UMKM Dibidik Masuk Ritel Modern, Sertifikasi Barcode Diperkuat
JAKARTA – Peluang produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus jaringan ritel modern didorong melalui pemenuhan standar digital berupa barcode atau kode batang. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat memperlancar proses distribusi sekaligus memperluas pasar produk lokal di dalam negeri.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan penggunaan barcode menjadi bagian penting dari digitalisasi produk UMKM. Identitas produk melalui kode batang dinilai dapat mendukung proses layanan, penyimpanan, hingga distribusi ketika barang dipasarkan melalui jaringan ritel modern.
“Kita terima kasih kepada GS1 Indonesia (penyedia kode batang) yang telah bekerja sama untuk melakukan sertifikasi barcode untuk produk pangan kemasan dan beauty care,” kata Budi saat membuka Kick Off Fasilitasi Sertifikasi Barcode Produk Pangan dalam Kemasan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa (06/10/2026).
Menurut Budi, keberadaan barcode saja belum cukup untuk memastikan produk UMKM dapat diterima jaringan ritel. Pelaku usaha juga harus menjaga kualitas serta menawarkan produk yang memiliki daya saing agar mampu memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan pengelola ritel.
“Kalau produk tidak punya daya saing, tidak bagus, ya tidak bisa masuk. Karena konsumen punya standar, ritel juga punya standar,” ujar Budi.
Ia mengatakan perluasan akses produk UMKM ke pasar domestik menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan semakin banyak produk dalam negeri yang tersedia di jaringan ritel, peluang masyarakat memperoleh produk lokal juga semakin besar.
Budi menyebut Indonesia memiliki jaringan ritel modern yang luas. Jumlah minimarket di Indonesia telah mencapai lebih dari 50.000 gerai sehingga sektor tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai saluran pemasaran bagi produk UMKM.
“Kalau semua bisa diisi produk-produk lokal kan luar biasa. Kalau semua produk lokal bisa masuk pasar dalam negeri berarti ketergantungan terhadap impor juga semakin kecil karena semua sudah bisa diisi oleh produk-produk lokal,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (06/10/2026), Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan GS1 Indonesia dalam program fasilitasi sertifikasi barcode bagi produk UMKM. Pada tahap awal, program tersebut menargetkan 50 perusahaan.
Sertifikasi tersebut diharapkan membantu pelaku UMKM memenuhi salah satu persyaratan untuk memperluas distribusi produknya melalui ritel modern. Selain itu, standardisasi identitas produk dapat menjadi bagian dari kesiapan UMKM menghadapi pola perdagangan yang semakin terdigitalisasi.
Budi berharap fasilitasi sertifikasi dapat diperluas sehingga semakin banyak produk UMKM memenuhi standar pasar dan memperoleh akses ke jaringan ritel modern. Perluasan tersebut diharapkan ikut memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik sekaligus menekan ketergantungan terhadap barang impor. []
Redaksi01
