Riau Perluas Akses Hunian Layak, Bantuan dan Pembiayaan Dipercepat
PEKANBARU – Perluasan akses masyarakat terhadap hunian layak di Provinsi Riau didorong melalui dua jalur, yakni bantuan perbaikan rumah swadaya dan pembiayaan perumahan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, dan pengembang agar program berjalan lebih cepat serta menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (08/10/2026), sebagaimana diberitakan Riau, Kamis, (08/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan, percepatan program perumahan membutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasi hambatan pelaksanaan di lapangan. Koordinasi dilakukan bersama balai terkait, pemerintah kabupaten/kota, Badan Pertanahan Nasional (BPN), perbankan, dan pengembang.
“Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” tegasnya.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar masyarakat memiliki lebih banyak akses terhadap pembiayaan untuk memperoleh hunian.
“Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan,” ucap SF.
Menurut SF, dukungan terhadap kebutuhan perumahan tidak cukup hanya mengandalkan satu skema. Sinkronisasi bantuan perbaikan rumah dan pembiayaan dinilai penting agar program dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek sekaligus memperluas kesempatan memiliki hunian layak.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau dan seluruh pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi untuk menuntaskan pekerjaan yang masih berjalan. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar tahapan pelaksanaan tidak terhambat.
“Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” tuturnya.
Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau. Ia juga menekankan pentingnya menyiapkan data dan dokumen calon penerima sejak tahap pengusulan agar proses verifikasi serta pelaksanaan program tahun berikutnya dapat berlangsung lebih efektif.
“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” pungkasnya.
Penguatan koordinasi dan kelengkapan data diharapkan mempercepat penyelesaian program perumahan yang sedang berjalan sekaligus meningkatkan kesiapan pelaksanaan pada 2027. Dengan proses yang lebih terukur dan dukungan lintas sektor, masyarakat Riau diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap bantuan perbaikan rumah maupun pembiayaan hunian layak. []
Redaksi01
