Pajak Digital Mulai Berlaku Hari Ini, Transfer dan Remitansi Tak Kena PPN
JAKARTA – Masyarakat yang melakukan transfer dana maupun mengirim uang ke luar negeri tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Senin (09/11/2026). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan kebijakan tersebut tidak menjadikan seluruh transaksi lintas negara sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
DJP menegaskan SPP-TDLN bukan jenis pajak baru, melainkan mekanisme untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Artinya, penerapan sistem ini tidak mengubah tarif PPN ataupun memperluas cakupan objek pajak ke seluruh aktivitas keuangan lintas negara.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mekanisme tersebut dirancang agar pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri berlangsung lebih tertib dan adil dengan dukungan teknologi.
“SPP-TDLN yang merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri secara lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi,” ujar Inge kepada awak media, sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, Senin (09/11/2026).
Dengan ketentuan tersebut, transfer dana personal dan pengiriman uang masyarakat atau remitansi tidak otomatis dikenakan PPN. Kebijakan ini secara khusus menyasar transaksi digital luar negeri yang memenuhi persyaratan perpajakan, bukan seluruh aktivitas pengiriman uang melalui perbankan.
DJP juga memastikan penerapan SPP-TDLN tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dikenakan pungutan kembali melalui mekanisme SPP-TDLN.
Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak.
Meski mulai berlaku pada 9 November 2026, tidak semua bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) langsung ditetapkan sebagai pemungut pajak. DJP menyebut sejumlah calon lembaga pemungut masih menjalani tahapan stabilisasi sebelum memperoleh penunjukan resmi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, hingga platform perdagangan elektronik seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan mulai terlibat dalam pemungutan serta penyetoran pajak pada tanggal tersebut.
Namun, DJP belum mengonfirmasi bahwa seluruh lembaga yang disebut Hashim langsung menjalankan fungsi pemungutan. Inge menjelaskan, penunjukan lembaga tambahan masih menunggu penyelesaian tahapan persiapan.
“Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP,” ujarnya.
Sebelum diberlakukan, SPP-TDLN telah melewati pengujian dalam lingkungan sandbox dan masa stabilisasi. Tahapan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
Pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto telah menunjuk enam lembaga sebagai issuer atau pihak yang menjalankan fungsi pemungutan dalam skema tersebut. Enam lembaga itu terdiri atas lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan satu perusahaan teknologi finansial.
Kelima bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara satu lembaga lainnya adalah PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.
Penerapan SPP-TDLN diharapkan dapat meningkatkan ketertiban pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara tanpa membebani masyarakat melalui pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kejelasan mengenai objek pajak dan lembaga yang ditunjuk menjadi penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan transparan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengguna layanan keuangan digital. []
Redaksi01
