Serangan Siber Tembus 1,9 Juta, OJK Perketat Pengawasan Bank
JAKARTA – Penguatan keamanan sistem dan pengawasan transaksi menjadi fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengantisipasi ancaman siber terhadap industri perbankan. Regulator meminta bank meningkatkan langkah pencegahan, termasuk menangguhkan sementara transaksi bernilai signifikan yang menunjukkan pola tidak wajar hingga proses klarifikasi selesai.
Langkah tersebut ditempuh di tengah tingginya aktivitas serangan digital yang terpantau secara global. Data dasbor Threatmap FortiGuard Labs yang diakses pada Senin (09/11/2026) pukul 15.02 WIB menunjukkan sekitar 1,9 juta serangan siber berhasil diblokir dalam 24 jam. Angka itu setara dengan sekitar 22 upaya serangan setiap detik.
Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi kelompok industri dengan jumlah serangan terbanyak, yakni sekitar 999 ribu. Sektor teknologi berada di urutan berikutnya dengan 421 ribu serangan, sedangkan sektor pemerintahan mencatat sekitar 101 ribu serangan.
Meski demikian, angka dalam dasbor tersebut merupakan gambaran pemantauan ancaman siber dan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh serangan menyasar bank-bank di Indonesia. OJK tetap menjadikan perkembangan tersebut sebagai dasar untuk meningkatkan kewaspadaan industri keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pengawas teknologi informasi (TI) perbankan telah berkoordinasi dengan personel TI dari seluruh bank sejak Jumat (06/11/2026). Koordinasi itu bertujuan memastikan setiap bank meningkatkan kesiapan menghadapi potensi serangan digital.
“Saya juga sudah mengirimkan surat kepada direksi bank beberapa kali terkait keamanan siber ini, dan terakhir minggu lalu mengingatkan agar manajemen bank selalu dalam posisi alert terkait peningkatan serangan cyber akhir-akhir ini, dan melakukan langkah-langkah preventif yang kita elaborate dalam surat saya itu,” ujar Dian sebagaimana diberitakan TvoneNews, Selasa, (10/11/2026).
Dalam surat kepada direksi bank, OJK meminta penguatan pengawasan transaksi, terutama aktivitas dengan nilai signifikan. Transaksi yang memperlihatkan pola tidak lazim diminta untuk ditangguhkan sementara sampai bank menyelesaikan proses pemeriksaan dan klarifikasi.
Selain pengawasan transaksi, setiap bank juga diwajibkan memperkuat ketahanan digital melalui pengujian penetrasi (penetration testing), simulasi serangan siber, dan audit teknologi informasi secara berkala. Pengujian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi celah keamanan sekaligus mengukur kemampuan sistem dalam menghadapi berbagai skenario serangan.
Dian menilai pengamanan teknologi perbankan tidak dapat dilakukan sekali saja. Sistem keamanan harus terus diperbarui karena pola serangan dan potensi kerentanan berkembang mengikuti kemajuan teknologi.
Untuk memperkuat respons terhadap insiden digital, OJK bersama Bank Indonesia (BI) juga telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Tim tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan siber dan memperkuat koordinasi penanganan apabila insiden terjadi.
Di sisi lain, OJK mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap menggunakan layanan perbankan seperti biasa. Nasabah diminta mematuhi protokol keamanan rekening yang ditetapkan masing-masing bank serta memastikan informasi yang diterima berasal dari saluran komunikasi resmi.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap kabar spekulatif yang tidak memiliki sumber tepercaya. Kewaspadaan nasabah, pengawasan transaksi, dan kesiapan sistem keamanan bank menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan perbankan digital. []
Redaksi01
