Kukar–Kutim Perkuat Sinergi Pembangunan Jalan Penghubung
Sekda Kukar, Sunggono.
Pemkab Kukar mendorong kelanjutan pembangunan jalan dari sisi Kutim setelah pekerjaan jalan sepanjang sekitar 129 kilometer di wilayah Kukar melibatkan lima perusahaan perkebunan kelapa sawit tanpa menggunakan APBD untuk pembangunan fisiknya.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melanjutkan pembangunan jalan penghubung di kawasan perbatasan kedua daerah. Upaya tersebut dilakukan agar akses jalan yang telah dibangun dari sisi Kukar dapat tersambung dengan jaringan jalan di wilayah Kutim, khususnya antara Desa Menamang Kanan dan Desa Senambah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan rencana penyambungan jalan tersebut menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas dalam pertemuan bersama jajaran Pemkab Kutim. Pertemuan itu berlangsung ketika dirinya mewakili Bupati Kukar dalam kunjungan antarpemerintah daerah.
“Memang sebenarnya silaturahmi saja, tetapi di antara materi yang kami bicarakan adalah tentang pembangunan jalan penghubung antara Kukar dengan Kutim,” ungkap Sunggono kepada awak media di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sunggono, pembangunan jalan penghubung tersebut diperlukan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan. Ketersediaan akses jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian antardaerah.
Ia menjelaskan, pertemuan dengan Pemkab Kutim telah menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya melanjutkan pembangunan infrastruktur dari kedua sisi perbatasan. Kesepahaman tersebut diharapkan dapat menjadi dasar koordinasi untuk merealisasikan jalan penghubung yang selama ini direncanakan.
“Alhamdulillah, kemarin ada kesepahaman. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kukar selama ini dengan membangun jalan kurang lebih hampir 129 kilometer juga diikuti dengan pembangunan yang sama ke wilayah perbatasan Kukar,” jelasnya.
Sunggono menilai pembangunan jalan dari sisi Kutim menjadi faktor penting agar infrastruktur yang telah dikerjakan di wilayah Kukar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kelanjutan pembangunan dari kedua arah, konektivitas antarkabupaten belum dapat terwujud sepenuhnya.
“Sehingga niat kita untuk menghubungkan dua kabupaten ini bisa nyambung. Kalau dari Kukar sudah sampai di wilayah perbatasan kabupaten, tentu akan sangat disayangkan apabila dari sisi Kutim belum tersambung,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan bahwa pekerjaan jalan sepanjang sekitar 129 kilometer di wilayah Kukar mencakup pembukaan badan jalan dan peningkatan kualitas akses yang telah tersedia. Dari keseluruhan panjang tersebut, sekitar 50 kilometer merupakan pekerjaan peningkatan kualitas jalan.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga menerapkan pola kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar kawasan pembangunan. Sunggono menegaskan, pembiayaan pembangunan fisik jalan tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar. Pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran untuk mendukung tahapan perencanaan dan pengawasan.
“Yang membangun bukan Pemda. Jadi, yang membangun itu perusahaan. Tidak ada anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan fisiknya, kecuali anggaran untuk perencanaan dan pengawasan,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bertanggung jawab menyiapkan perencanaan teknis, termasuk studi kelayakan atau feasibility study (FS). Perencanaan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalan.
Selain itu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) karena sebagian jalur pembangunan melintasi kawasan hutan yang memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri.
Setelah tahapan perencanaan dan koordinasi dilakukan, pekerjaan fisik dibagi kepada sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, DPU Kukar menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan teknis.
“Kita bagi setidaknya kepada lima perusahaan sawit. Kemudian, dalam pengawasan pembangunannya, PU turun lagi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan,” papar Sunggono.
Menurut Sunggono, keterlibatan perusahaan menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan pemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan, sedangkan perusahaan berkontribusi dalam pembangunan fisik jalan.
Pemkab Kukar berharap kesepahaman dengan Pemkab Kutim segera ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dan kelanjutan pembangunan dari sisi Kutim. Tersambungnya akses jalan antara Desa Menamang Kanan dan Desa Senambah diharapkan dapat membuka jalur transportasi antarkabupaten sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
