Sekolah Rakyat Kukar Disiapkan untuk 2.500 Orang dari Desil 1 dan 2

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan lahan tujuh hektare untuk Sekolah Rakyat berkapasitas 2.500 siswa di Muara Badak, tetapi pembangunan masih menunggu alokasi anggaran pemerintah pusat.

ADVERTORIAL – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), memasuki tahap kesiapan lahan dan administrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menyiapkan lahan sekitar tujuh hektare untuk fasilitas pendidikan yang direncanakan menampung 2.500 siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menunggu alokasi anggaran pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Rinda Desianti, mengatakan kesiapan daerah telah mencakup aspek fisik dan administrasi. Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan kelanjutan program tersebut.

“Untuk Sekolah Rakyat, insyaallah kita sudah siap. Kesiapan tersebut mencakup aspek fisik maupun administrasi. Lokasinya berada di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar 7 hektare,” ucap Rinda kepada awak media di Tenggarong, Selasa (10/11/2026).

Menurut Rinda, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut belum dapat dimulai karena Pemkab Kukar masih menunggu kepastian pendanaan dari pemerintah pusat. Koordinasi dengan Kemensos telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program.

“Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Insyaallah, kita tinggal menunggu anggaran dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunannya,” jelasnya.

Selain kesiapan lahan, perubahan kapasitas dan desain bangunan menjadi bagian penting dalam perencanaan Sekolah Rakyat di Kukar. Berdasarkan informasi terbaru yang diterima Dinsos, daya tampung yang semula direncanakan sebanyak 1.500 orang meningkat menjadi 2.500 orang.

Penyesuaian tersebut turut mengubah rancangan gedung dari dua lantai menjadi empat lantai. Perubahan desain dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan fasilitas pendidikan sesuai kapasitas yang direncanakan.

“Berdasarkan informasi terakhir yang saya terima, kapasitas Sekolah Rakyat tersebut mengalami peningkatan. Awalnya direncanakan untuk menampung 1.500 orang, tetapi sekarang meningkat menjadi 2.500 orang. Bangunannya juga mengalami perubahan, dari yang semula direncanakan dua lantai menjadi empat lantai,” ungkap Rinda.

Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2. Sasaran tersebut mencakup keluarga yang berada pada dua kelompok terbawah dalam pemeringkatan kesejahteraan masyarakat.

Program pendidikan ini direncanakan melayani peserta didik mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Melalui fasilitas tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

“Khusus untuk anak-anak yang akan bersekolah di sana, mulai dari jenjang SD hingga SMA, sasaran penerimanya adalah masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2,” terangnya.

Di tengah persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak, Dinsos Kukar juga menghadapi kendala dalam rencana penempatan calon peserta didik pada fasilitas pendidikan serupa di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Sebanyak 26 anak sebelumnya direncanakan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran pada 2026. Namun, rencana pemberangkatan tersebut belum terlaksana akibat keterbatasan pasokan air di lokasi tujuan, yang menurut Rinda turut dipengaruhi kondisi musim kemarau.

“Namun, sebelumnya ada sekitar 26 anak yang sebenarnya kami rencanakan untuk dititipkan bersekolah di Sekolah Rakyat yang ada di Palaran pada tahun ini. Sampai sekarang, anak-anak tersebut belum diberangkatkan ke sana karena adanya keterbatasan pasokan air,” jelasnya.

Rinda menegaskan bahwa penentuan kapasitas sekolah dan kebijakan penyelenggaraan program merupakan kewenangan Kemensos. Adapun Pemkab Kukar berperan mendukung pelaksanaan program di daerah, termasuk menyiapkan kebutuhan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Kapasitas sekolah memang ditentukan oleh Kemensos. Kami di tingkat kabupaten hanya bertindak sebagai pelaksana,” tegasnya.

Ia menyebutkan, Kukar termasuk daerah di Kaltim yang dinilai telah memenuhi kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat, selain Samarinda. Seluruh pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut direncanakan bersumber dari pemerintah pusat.

“Di antara kabupaten/kota lainnya, selain Samarinda, Kukar termasuk daerah yang sudah siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat. Seluruh anggaran pembangunan tersebut berasal dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Dengan tersedianya lahan dan kesiapan administrasi, realisasi anggaran pusat menjadi faktor penentu dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini membatasi akses mereka terhadap pendidikan. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum