Kasus Solar Subsidi Truk Sampah Surabaya Mengarah ke 11 Nama Tambahan

0
Solar Subsidi Truk Sampah Surabaya Diduga Diselewengkan, 11 Nama Terungkap

SURABAYA – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dari armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengarah pada sedikitnya 11 nama tambahan. Temuan tersebut muncul setelah pemeriksaan terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan mengalihkan solar dari tangki truk untuk dijual kembali kepada pihak lain.

Pemeriksaan internal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya mengungkap indikasi bahwa praktik tersebut tidak dilakukan oleh dua pengemudi itu saja. Dugaan penyelewengan bahkan disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di sekitar kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, penanganan perkara harus diperluas untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat. Menurutnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan persoalan serius karena fasilitas tersebut dibiayai melalui anggaran negara yang bersumber dari uang masyarakat.

“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada Kepala Dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kami pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Senin (16/11/2026), sebagaimana diberitakan Kompas, Senin (16/11/2026).

Eri meminta dugaan penyalahgunaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Ia menilai pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengawasan penggunaan anggaran dan fasilitas operasional milik pemerintah.

“Kami masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” ujar Eri.

Kepala DLH Surabaya M Fikser menjelaskan, pemeriksaan awal terhadap dua pengemudi menghasilkan 11 nama lain yang disebut mengetahui atau diduga terlibat dalam praktik tersebut. Keterangan para pengemudi juga mengindikasikan bahwa pengalihan solar bukan kegiatan yang baru berlangsung.

“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.

Modus yang diduga dilakukan yakni memindahkan solar dari tangki truk pengangkut sampah ke dalam galon untuk kemudian dijual kepada penadah. BBM tersebut semestinya digunakan untuk mendukung operasional armada yang mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju TPA.

Berdasarkan informasi yang dihimpun DLH, solar yang dialihkan diduga dijual kembali kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel. Transaksi disebut berlangsung di sekitar kawasan TPS, sedangkan pihak yang diduga menjadi penadah tinggal di luar kawasan tersebut.

“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” kata Fikser.

Dari pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh sekitar Rp160.000 per minggu dari penjualan solar tersebut. Namun, Fikser menduga nilai keuntungan praktik itu berpotensi lebih besar sehingga masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

“Rata-rata pengakuan mereka yang tertangkap itu dia jual per minggunya dapat uang Rp 160.000. Saya yakin lebih tinggi,” ujarnya.

DLH Surabaya telah menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak juga mulai dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Fikser menyebut perkara tersebut diarahkan pada penanganan tindak pidana korupsi karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Selain proses hukum, DLH mengusulkan pemberian sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga pemberhentian harus mengikuti tahapan administrasi dan pemeriksaan kepegawaian.

“Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” kata Fikser.

Pemeriksaan lanjutan diharapkan dapat mengungkap peran 11 nama tambahan, menelusuri pihak yang diduga menampung dan membeli solar, serta menghitung potensi kerugian akibat penyalahgunaan BBM subsidi. Pemkot Surabaya juga dituntut memperkuat pengawasan penggunaan bahan bakar armada operasional agar fasilitas yang dibiayai uang rakyat benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *