Kawasan Industri Serap 2,36 Juta Pekerja, Investasi Tembus Rp6.750 Triliun
JAKARTA – Penyerapan 2,36 juta tenaga kerja dan akumulasi investasi Rp6.750 triliun menjadikan kawasan industri sebagai salah satu penopang penting aktivitas ekonomi nasional. Hingga Juli 2026, kontribusi tersebut berasal dari 181 kawasan industri seluas 110 ribu hektare yang menampung lebih dari 12 ribu perusahaan.
Besarnya kontribusi itu mendorong pemerintah mengarahkan pengembangan kawasan industri agar lebih sesuai dengan potensi dan karakteristik setiap daerah. Strategi tersebut diharapkan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendekatkan kegiatan produksi dengan sumber bahan baku, sekaligus menekan beban logistik.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, pengembangan kawasan industri tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan kapasitas. Penyesuaian dengan keunggulan masing-masing wilayah diperlukan agar aktivitas industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Tri Supondy menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam menarik investasi, memperkuat aktivitas manufaktur, dan menciptakan kesempatan kerja.
Menurut dia, keberlanjutan kontribusi tersebut perlu ditopang iklim usaha yang kondusif serta pemanfaatan fasilitas pemerintah secara optimal. Upaya itu dinilai semakin penting karena industri pengolahan nonmigas masih mencatat pertumbuhan positif di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.
“Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers’ Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Tri.
Kinerja sektor tersebut juga terlihat dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,88 persen pada triwulan III 2026. Angka itu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,47 persen pada periode yang sama.
Pada triwulan tersebut, produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun, sementara nilai investasinya hampir Rp200 triliun. Capaian ini memperlihatkan besarnya peran manufaktur dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Data dan arah kebijakan tersebut disampaikan Kemenperin dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (16/11/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Senin (16/11/2026).
Untuk mempertahankan kinerja industri, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha, termasuk insentif perpajakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Namun, pemanfaatan fasilitas tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan. Kendala yang menjadi perhatian mencakup pemahaman perusahaan terhadap kebijakan, informasi mengenai jenis dan persyaratan insentif, serta prosedur pengajuan fasilitas.
Tri menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan. Koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai fasilitas yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Pengembangan kawasan industri berbasis potensi daerah dan peningkatan pemanfaatan insentif diharapkan dapat memperkuat daya saing manufaktur, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan pusat-pusat kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. []
Redaksi01
