BPK Turun Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Hibah Pesparawi Pulang Pisau
PULANG PISAU – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2024 memasuki tahap penghitungan kerugian negara. Tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dijadwalkan melakukan pemeriksaan investigatif di Kabupaten Pulang Pisau mulai Senin (16/11/2026), setelah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau memeriksa lebih dari 120 saksi.
Pemeriksaan auditor BPK RI tersebut mencakup pendalaman data dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk memperoleh angka pasti mengenai potensi kerugian keuangan negara. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan penting bagi penyidik dalam menentukan perkembangan penanganan perkara.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pulang Pisau, Adief Swandaru, melalui Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Tory Saputra Marletun, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
“Betul, sesuai jadwal, BPK RI mulai hari ini (Senin, 16 November 2026) melakukan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi, serta penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara,” ungkap Tory, Senin (16/11/2026).
Menurut Tory, hasil penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) akan menjadi bahan dalam ekspose perkara. Tahapan tersebut digunakan penyidik untuk membahas hasil pemeriksaan sekaligus menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Ia menjelaskan, penyidik Kejari Pulang Pisau telah meminta keterangan lebih dari 120 saksi. Sebagian besar saksi berasal dari penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Kalteng pada 2024.
Tory menegaskan, penanganan perkara tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan ketentuan hukum. Penyidik juga menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak-hak seluruh pihak yang terkait.
“Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Perkara dugaan penyimpangan dana hibah Pesparawi XVII tersebut telah ditangani sejak September 2025. Setelah melalui pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), penyidik meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 11 November 2025.
Sehari setelah peningkatan status tersebut, tepatnya 12 November 2025, tim penyidik menggeledah Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gedung Christiani Center. Dalam penggeledahan itu, penyidik turut memeriksa sejumlah barang bukti, termasuk kasur dan kipas angin.
Penggeledahan berlanjut pada 17 November 2025 di kantor PT DKK selaku penyelenggara acara (event organizer/EO) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rangkaian pemeriksaan saksi, penelusuran barang bukti, dan penghitungan kerugian negara kini menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah tersebut.
Hasil audit BPK RI diharapkan memberikan gambaran terukur mengenai potensi kerugian keuangan negara. Meski demikian, penetapan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada alat bukti dan proses hukum yang berlaku. []
Redaksi01
