Terkendala Lahan dan Legalitas, Pembangunan 62 KDKMP di Blora Belum Berjalan

0
Terkendala Lahan, Pembangunan 62 Koperasi Merah Putih di Blora Belum Dimulai

BLORA – Persoalan ketersediaan dan legalitas lahan menjadi hambatan utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah (Jateng). Dari 295 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 62 lokasi belum memiliki bangunan koperasi, sedangkan 233 titik lainnya telah berdiri bangunan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan masih menjadi pekerjaan penting untuk memperluas pembangunan fasilitas koperasi di wilayah perdesaan dan perkotaan. Sejumlah lokasi belum dapat dimanfaatkan karena status kepemilikan tanah, kelengkapan administrasi, perizinan, maupun proses penggunaan aset belum tuntas.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo, mengatakan keterbatasan lahan yang memenuhi persyaratan menjadi salah satu penyebab belum terealisasinya pembangunan di puluhan titik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sejumlah pemerintah desa telah mengusulkan pemanfaatan lahan alternatif, termasuk tanah milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani), aset badan usaha milik negara (BUMN), serta aset pemerintah daerah.

“Beberapa pemerintah desa juga telah mengajukan alternatif pemanfaatan lahan milik Perhutani, aset BUMN, hingga aset pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan KDKMP,” jelasnya, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dilansir Disway Jateng.

Hambatan pembangunan juga dipengaruhi kondisi geografis dan rencana pengembangan infrastruktur. Dua desa di Kecamatan Kradenan, yakni Desa Nginggil dan Desa Ngraho, turut menghadapi situasi terkait rencana pembangunan Bendungan Karangnongko.

Selain persoalan ketersediaan tanah, sejumlah desa sebenarnya telah memiliki lahan, tetapi lokasinya dinilai kurang strategis atau belum memenuhi persyaratan teknis. Padahal, penentuan lokasi gerai berpengaruh terhadap kemudahan akses dan pengembangan kegiatan usaha koperasi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berencana melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi dan validasi (verval) terhadap desa dan kelurahan yang belum memiliki bangunan KDKMP. Pendataan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan serta kesiapan lokasi pembangunan.

“Langkah berikutnya dengan memfasilitasi pencarian lahan alternatif serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Terutama dengan instansi maupun pihak yang memiliki kewenangan atas aset tanah yang berpotensi dimanfaatkan,” ujarnya.

Pemkab Blora juga akan menyusun skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan kelayakan lokasi. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah dan menyesuaikan kondisi setiap wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang telah selesai. Koperasi yang sudah memiliki fasilitas fisik juga perlu segera menjalankan kegiatan usaha agar keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sehingga keberadaan koperasi tidak sekadar menghadirkan bangunan, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan,” tuturnya.

Penyelesaian persoalan lahan dan percepatan operasional koperasi menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, pembangunan KDKMP di Blora diharapkan tidak berhenti pada penyediaan gedung, tetapi berlanjut pada kegiatan usaha yang mendukung perekonomian masyarakat desa dan kelurahan. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *