190 Peserta dari Seluruh Indonesia Ikuti Forum Penguatan Tata Kelola BUMD
YOGYAKARTA – Kerugian yang dialami 300 dari 1.091 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan total mencapai Rp5,5 triliun, menjadi salah satu persoalan utama yang disoroti dalam BUMD Summit 2026. Kondisi tersebut mempertegas kebutuhan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.
Forum yang diselenggarakan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya melalui Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG) itu diikuti 190 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 18–19 November 2026, di Mustika Yogyakarta Resort, Yogyakarta.
Ketua Panitia BUMD Summit 2026, Sigit K, mengatakan perusahaan daerah memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari profesionalisme pengurusan, lemahnya pengendalian dan pengawasan, persoalan kinerja keuangan, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
Data mengenai jumlah BUMD yang merugi menunjukkan bahwa pembenahan perusahaan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan keuntungan. Penguatan kompetensi pengurus, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan juga menjadi bagian penting untuk memperbaiki kinerja.
Atas dasar itu, Unair melalui AILG menginisiasi BUMD Summit 2026 sebagai ruang penguatan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola agar perusahaan daerah dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
“Kami berharap BUMD Summit dapat menjadi momentum bagi para pemimpin dan pengelola BUMD untuk memperkuat komitmen terhadap kepemimpinan berkelanjutan, tata kelola perusahaan yang baik, dan peningkatan reputasi serta kinerja. Tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian, BUMD dapat semakin profesional, dipercaya oleh masyarakat, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Sigit kepada wartawan seusai pembukaan kegiatan, Rabu (18/11/2026), sebagaimana diberitakan Beritabernas, Rabu (18/11/2026).
Wakil Rektor Bidang Ekosistem Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis (EEPB) Unair, Koko Srimulyo, mengatakan forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pengelola BUMD, akademisi, dan praktisi untuk membangun dialog serta kolaborasi.
Menurut Koko, tanggung jawab BUMD tidak terbatas pada pencapaian laba dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Perusahaan daerah juga memiliki peran dalam penyediaan layanan publik, penguatan aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
“BUMD tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” kata Koko.
Ia menilai keberhasilan BUMD perlu diukur dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, bukan semata-mata dari besarnya keuntungan perusahaan.
Tantangan perekonomian, perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas juga menuntut BUMD melakukan transformasi. Perusahaan daerah perlu membangun organisasi yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu bersaing.
“Dalam konteks inilah, tema BUMD Summit 2026 menjadi sangat relevan. Kinerja yang unggul tidak dapat dibangun tanpa tata kelola yang baik, dan reputasi yang kuat tidak dapat dipertahankan tanpa integritas serta kepercayaan publik,” kata Koko.
BUMD Summit 2026 mengangkat tema Building Performance Through Good Governance and Reputation – Driving BUMD Performance for Sustainable Regional Growth, yang berarti membangun kinerja melalui tata kelola dan reputasi yang baik untuk mendorong kinerja BUMD serta pertumbuhan daerah berkelanjutan.
Pada pembukaan kegiatan, Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Mardiasmo, tampil sebagai pembicara utama. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi para pemimpin dan pengelola BUMD untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperbaiki kinerja perusahaan daerah agar kontribusinya terhadap perekonomian dan pelayanan masyarakat semakin optimal. []
Redaksi01
