Polda Riau Sita 9,7 Ton Pupuk Diduga Palsu di Rokan Hulu
ROKAN HULU – Peredaran pupuk yang diduga tidak sesuai dengan identitas pada kemasan menjadi perhatian setelah Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengungkap praktik pencampuran dan pengemasan ulang pupuk di sebuah gudang di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN (40) dan menyita sekitar 9,7 ton pupuk.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Ade Kuncoro, menjelaskan pengungkapan kasus tersebut pada Rabu (18/11/2026). Penindakan dilakukan setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Rohul.
Penyelidikan kemudian mengarah ke Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun. Polisi awalnya memeriksa sebuah mobil Mitsubishi L300 yang membawa pupuk dalam kemasan bermerek Super Fosfat SP-36 dengan berat 50 kilogram per karung.
Dari pemeriksaan kendaraan tersebut, penyidik menelusuri asal pupuk hingga menemukan sebuah gudang yang disewa JN. Penggeledahan di lokasi itu menemukan persediaan pupuk dan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur serta mengemas ulang produk.
Berdasarkan hasil penyelidikan yang disampaikan Ade, JN diduga mencampur pupuk bermerek AC Mahkota dengan pupuk organik bermerek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas kembali seolah-olah merupakan produk pupuk lain.
Aktivitas yang disangkakan kepada JN diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026. Pupuk hasil pencampuran itu disebut dijual dengan harga hingga Rp160.000 per karung berukuran 50 kilogram. Polisi memperkirakan keuntungan yang diperoleh mencapai sekitar Rp80.000 untuk setiap karung.
Atas perbuatannya, JN disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ia juga disangkakan melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyidik turut merujuk ketentuan Kementerian Pertanian mengenai pendaftaran pupuk anorganik.
Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya kejelasan identitas dan mutu pupuk yang beredar di pasaran. Produk yang isi maupun komposisinya diduga tidak sesuai dengan keterangan kemasan berpotensi menyesatkan pembeli, terutama petani yang mengandalkan informasi produk sebagai dasar pemilihan sarana produksi pertanian.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Riau, Achmadi, mengimbau masyarakat memeriksa legalitas dan kualitas pupuk sebelum melakukan pembelian. Ia juga meminta warga melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi peredaran pupuk palsu.
Pengungkapan ini diharapkan mendorong kewaspadaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap peredaran pupuk. Kejelasan asal-usul, legalitas, dan kesesuaian isi produk menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan konsumen serta melindungi petani dari praktik perdagangan yang diduga melanggar ketentuan. []
Redaksi01
