Oknum Pegawai BRI Diduga Danai Tambang Emas Ilegal di Kapuas Hulu

0
Oknum Pegawai BRI Diduga Danai Tambang Emas Ilegal di Kapuas Hulu

KAPUAS HULU – Dugaan adanya aliran dana dan pasokan peralatan untuk mendukung aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Seorang oknum yang disebut bekerja pada unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Silat Hilir diduga menjadi penyandang dana, sementara seorang warga lainnya dituding memasok mesin dan bahan kimia untuk pengolahan emas.

Dugaan tersebut disampaikan seorang narasumber melalui keterangan tertulis kepada media daring Redaksi Satu melalui WhatsApp, Kamis (19/11/2026). Narasumber menyebut, oknum berinisial AR yang dikaitkan dengan jabatan Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada unit kerja BRI Silat Hilir diduga memberikan modal kepada para pekerja tambang.

“Seorang oknum yang disebut berinisial AR, yang disebutkan menjabat sebagai Ketua Tim Survei Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada salah satu unit kerja Bank BRI unit Silat Hilir, diduga berperan sebagai penyandang dana bagi pekerja tambang,” ungkapnya.

Menurut keterangan narasumber, penyaluran dana tersebut diduga dilakukan melalui perantara. Hasil penambangan kemudian dikumpulkan dan disetorkan kepada AR. Namun, informasi mengenai jumlah dana, mekanisme penyaluran, serta volume hasil tambang yang diduga diserahkan belum dijelaskan secara terperinci.

Selain dugaan pendanaan, narasumber juga menyebut seorang warga berinisial AN yang beraktivitas di kawasan Kilometer 11. AN diduga menyediakan mesin penunjang kegiatan pertambangan sekaligus memasok merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi untuk memisahkan emas dari material tambang.

“Seorang warga berinisial AN, yang disebut beraktivitas di wilayah Kilometer 11, diduga berperan sebagai penyedia sarana mesin penunjang tambang sekaligus pemasok Merkuri yang digunakan dalam proses amalgamasi pemisahan emas,” tandasnya.

Dugaan tersebut mengindikasikan adanya pihak-pihak dengan peran berbeda dalam aktivitas PETI di Silat Hilir, mulai dari penyediaan modal hingga pasokan peralatan dan bahan kimia. Meski demikian, keterlibatan AR maupun AN belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan serta keterangan dari pihak berwenang.

Praktik pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum dan risiko pencemaran lingkungan. Penggunaan merkuri dalam pengolahan emas, misalnya, berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem apabila tidak dikelola sesuai ketentuan.

Dalam aspek pertambangan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Sementara itu, Pasal 161 mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

Adapun penggunaan bahan berbahaya dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan dapat berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada fakta, unsur tindak pidana, dan hasil pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, hingga informasi ini diberitakan Redaksi Satu, belum terdapat keterangan resmi dari AR, AN, maupun pihak BRI terkait dugaan tersebut. Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut diperlukan agar informasi mengenai dugaan pendanaan dan penyediaan sarana PETI di Silat Hilir dapat diuji secara berimbang.

Penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi, menelusuri dugaan aliran dana, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *