Sidang Pembuktian, Saksi Fakta Ungkap Legalitas KSP SJM Kraksaan Probolinggo

0
Foto Saksi Fakta

Saksi Fakta masing-masing AS dan JTS dari DKUPP Kabupaten Probolinggo saat bertemu dengan keluarga Terdakwa usai sidang di PN Kraksaan, Kamis (19/11/2026).

PROBOLINGGO-Sidang kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat Terdakwa berinisial MF salah seorang mantan karyawan KSP SJM Kraksaan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan, dipimpin ketua Majelis Hakim Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH, MH berlangsung pada Kamis (19/11/2026) bertempat di ruang Candra.

Agenda persidangan dengan nomor perkara 162/Pid.B/2026/PN. Krs kali ini memasuki agenda pembuktian yakni pihak kuasa hukum Terdakwa MF, S Husin, SH menghadirkan saksi fakta dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, masing-masing AS yang menjabat salah satu kepala bidang dan JTS yang menjabat sebagai pengawasan koperasi.

Dalam penyampaiannya di persidangan, S Husin, SH menyoal terkait legalitas perizinan yang dimiliki KSP SJM dalam kegiatan usahanya.

“Apakah KSP SJM memiliki perizinan berusaha seperti izin usaha simpan pinjam,” tanya S Husin, SH kepada kedua saksi fakta, dalam persidangan pada Kamis (19/11/2026) sekira pukul 13.00 Wib.

Secara tegas JTS menyatakan di muka majelis hakim bahwa KSP SJM belum memiliki perizinan berusaha simpan pinjam.

“Kami pernah menyampaikan Surat Teguran (ST) I kepada pihak koperasi pada 5 Juni 2026 dan ST II pada 7 September 2026, bahwa hasil monitoring DKUPP Kabupaten Probolinggo menyatakan koperasi tersebut belum memenuhi persyaratan seperti Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) dan persyaratan lainnya seperti yang diatur dalam perundang-undangan,” ungkap JTS.

Bahkan berdasarkan pengakuan saksi fakta di persidangan, JTS tidak mengenal pimpinan KSP SJM yang beralamat di Jalan Yos Soedarso Kraksaan.

“Kami tahunya KSP SJM beralamat di Jalan Sahara Desa Kebon Agung, sementara alamat lainnya tidak terdaftar di DKUPP,” tegas JTS di depan majelis hakim.

Sebelumnya diketahui, DKUPP Kabupaten Probolinggo pernah melayangkan Surat Teguran (ST) I kepada KSP SJM yang beralamat di Jalan Sahara, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kraksaan pada 5 Juni 2026 bernomor 518/1098/426.110/2026.

Dalam ST I DKUPP Kabupaten Probolinggo menyatakan berdasarkan hasil monitoring pada Senin 27 April 2026, maka ditemukan beberapa hal yang harus menjadi perbaikan.

Karena pihak koperasi tidak mengindahkan ST I, akhirnya keluarlah ST II bernomor 518/1866/426.110/2026 tertanggal 7 September 2026. Berdasarkan hasil monitoring DKUPP Kabupaten Probolinggo memberlakukan pembatasan kegiatan usaha koperasi yakni meliputi tidak diperkenankan menjalankan seluruh aktivitas usaha simpan pinjam, penerimaan simpanan atau tabungan, penambahan anggota baru, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan anggaran dasar, dan pergantian pengurus.

“Sampai saat ini sejak ST II dikeluarkan belum ada tindak lanjut dari koperasi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Laskar Joko Probolinggo, Habib Mustofa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini dari sisi kemanusiaan demi memastikan hak-hak Terdakwa dalam memperoleh keadilan terpenuhi.

Menurutnya, sejak terjerat kasus ini keluarga Terdakwa MF kehidupannya sangat memperihatinkan kondisi ekonominya. Sebab dalam keluarga, Terdakwa merupakan tulang punggung dalam menafkahi isteri dan anaknya.

“Terdakwa sudah punya niat baik mengembalikan separoh kerugian yang diklaim pihak Pelapor, namun ditolak, bahkan majelis hakim dalam persidangan masih mengharapkan ada perdamaian kedua belah pihak,” timpalnya.

Diakhir sidang Ketua Majelis Hakim Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH, MH masih mengharapkan adanya perdamaian kedua belah pihak.

“Kami masih berharap dalam perkara ini masih ada jalan perdamaian kedua belah pihak, nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya,” pungkas Putu Gde Nuraharja Adi Partha, SH, MH. (rac)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *