Vietnam Sahkan UU Perumahan Baru, Hak Pemilik Apartemen Diperjelas
HANOI – Berakhirnya masa pakai teknis bangunan apartemen di Vietnam tidak otomatis menghapus hak kepemilikan penghuni. Kepastian tersebut ditegaskan melalui perubahan Undang-Undang Perumahan yang disahkan Majelis Nasional (MN) Vietnam pada 21 November 2026, sekaligus mengatur mekanisme kompensasi dan kewajiban finansial pemilik ketika bangunan harus direnovasi atau dibangun kembali.
Pengesahan berlangsung pada sesi kedua MN ke-16 dengan dukungan 467 dari 485 delegasi yang mengikuti pemungutan suara. Undang-undang hasil perubahan tersebut terdiri atas 13 bab dan 129 pasal serta dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.
Ketentuan baru ini menjadi perhatian masyarakat dan pasar properti karena memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara usia teknis bangunan dan jangka waktu kepemilikan apartemen. Sebelumnya, informasi mengenai masa sewa gedung selama 50 tahun atau 70 tahun yang beredar di media sosial memunculkan kekhawatiran bahwa penghuni akan kehilangan hak kepemilikan setelah periode tersebut berakhir.
Sebagaimana diberitakan Báo Pháp Luật Việt Nam, Sabtu (21/11/2026), perubahan undang-undang tersebut menegaskan bahwa masa pakai apartemen ditentukan berdasarkan usia struktur bangunan sesuai ketentuan konstruksi, bukan sebagai batas otomatis berakhirnya hak kepemilikan penghuni.
Dalam ketentuan teknis, Standar Teknis Nasional QCVN 04:2021/BXD menetapkan bahwa bangunan apartemen harus dirancang dengan masa pakai minimum 50 tahun untuk menjamin ketahanan struktur dan keselamatan penggunaannya.
Namun, ketentuan teknis tersebut berbeda dengan status hukum kepemilikan apartemen maupun proyek properti yang dibangun di atas lahan dengan hak penggunaan atau masa sewa selama 50 tahun. Kedua hal tersebut memiliki dasar pengaturan yang berbeda.
Undang-undang hasil perubahan juga mengatur mekanisme pemeriksaan bangunan ketika mencapai akhir masa pakai yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Pemeriksaan kualitas struktur harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk menentukan apakah bangunan masih memenuhi persyaratan keselamatan.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bangunan masih aman, penggunaannya dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum konstruksi. Sebaliknya, pembongkaran hanya dilakukan apabila struktur dinyatakan tidak lagi aman dan tidak memungkinkan untuk diperkuat, direnovasi, atau diperbaiki agar dapat digunakan kembali.
Ketentuan serupa berlaku bagi bangunan yang belum mencapai akhir masa pakai, tetapi mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan keselamatan penghuni. Dalam kondisi tersebut, pemerintah mewajibkan pelaksanaan perbaikan dan pemulihan secara tepat waktu.
Sebelumnya, dalam pembahasan kelompok mengenai usulan perubahan Undang-Undang Perumahan pada 19 Agustus 2026, Perdana Menteri Le Minh Hung telah menegaskan bahwa perlindungan hak milik harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keselamatan bangunan.
“Hak milik dilindungi, tetapi standar teknis bangunan apartemen harus sesuai dengan peraturan keselamatan. Jika inspeksi memastikan keselamatan, masa pakai akan diperpanjang. Jika keselamatan tidak terjamin, demi keselamatan jiwa masyarakat, kita harus mengambil langkah-langkah untuk merenovasi atau membangun kembali.”
Selain memisahkan usia teknis bangunan dan hak kepemilikan, perubahan undang-undang tersebut juga memberikan kepastian mengenai hak pemilik apartemen dalam melakukan transaksi properti.
Pemilik tetap memiliki hak untuk menjual, menyewakan, menghibahkan, menukar, mewariskan, menggadaikan, maupun menjadikan apartemen sebagai penyertaan modal sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, unit apartemen tetap diakui sebagai aset yang dapat dimanfaatkan dan dialihkan secara sah.
Adapun mekanisme kompensasi ketika bangunan harus dibongkar untuk renovasi atau pembangunan kembali dibedakan berdasarkan tahun pembangunan apartemen.
Untuk bangunan yang didirikan sebelum 1994, pemilik diberikan sejumlah pilihan kompensasi, yakni rumah relokasi, rumah sosial, uang, atau hak penggunaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pemilik apartemen yang dibangun setelah 1994 memiliki hak untuk melanjutkan penggunaan lahan tempat bangunan berdiri guna melaksanakan renovasi atau pembangunan kembali melalui kontribusi pembiayaan sesuai ketentuan. Hak tersebut juga berkaitan dengan kedudukan mereka sebagai pengguna lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Apabila pemilik tidak bersedia terlibat dalam pembangunan kembali, undang-undang memberikan kemungkinan untuk membuat kesepakatan pengalihan hak dan kewajiban kepada pihak lain.
Pengaturan tersebut menempatkan pemilik apartemen tidak hanya sebagai pihak yang memperoleh perlindungan atas aset, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembaruan bangunan. Besaran dan mekanisme kontribusi pembiayaan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Dengan mulai berlakunya aturan baru pada 1 Juli 2027, masyarakat dan pelaku industri properti di Vietnam diharapkan memiliki pemahaman lebih jelas mengenai masa pakai bangunan, keselamatan penghuni, perlindungan kepemilikan, serta tanggung jawab finansial dalam renovasi dan pembangunan kembali apartemen. []
Redaksi01
