OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Keuntungan Ilegal Rp 23,77 Miliar

0
323151624

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat penegakan hukum di pasar modal dengan menjatuhkan sanksi terhadap 10 kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan terbuka maupun sejumlah individu. Dari keseluruhan perkara tersebut, tiga kasus manipulasi perdagangan saham menghasilkan perintah pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar.

Selain kewajiban mengembalikan keuntungan ilegal, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp 3,71 miliar. Penindakan tersebut juga mencakup larangan beraktivitas di sektor pasar modal, penutupan rekening efek, serta kewajiban memperbaiki kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku.

OJK menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggaran, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

“Setiap bentuk pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristik, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pengenaan denda administratif, tetapi juga melalui perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, pembatasan kegiatan pelaku pelanggaran, penutupan rekening efek, serta perintah pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tulis OJK dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026), sebagaimana diberitakan Detik, Minggu (22/11/2026).

OJK juga menyoroti praktik manipulasi perdagangan saham yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas transaksi di bursa. Praktik tersebut berpotensi merusak mekanisme pembentukan harga yang wajar dan mengurangi kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal.

Selain manipulasi perdagangan, regulator menemukan pelanggaran terkait keterbukaan informasi, transaksi material, transaksi afiliasi, pengalihan saham hasil pembelian kembali, serta penyajian laporan keuangan. Emiten dan pengurus perusahaan diingatkan untuk memenuhi kewajiban pelaporan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Kasus pertama berkaitan dengan perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) selama periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. OJK menemukan pola transaksi yang bertujuan menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham perusahaan tersebut.

Pelanggaran melibatkan PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman selaku Direktur SMB, Hermanto, serta Indra S yang merupakan adik Hermanto. Teddi Budiman juga tercatat sebagai pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang berlaku sejak 15 September 2025 hingga 4 November 2028 dan menjabat sebagai manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas.

Dalam pemeriksaan, OJK menemukan keterlibatan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi berkaitan dengan pola transaksi tersebut. Aktivitas perdagangan itu dinilai tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sebenarnya, dengan keuntungan tidak sah mencapai Rp 6.893.961.022.

OJK memerintahkan SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut. Selain itu, Teddi Budiman dilarang berkegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun, termasuk menjadi nasabah perusahaan efek secara langsung maupun tidak langsung.

Hermanto dikenai larangan serupa selama 10 tahun, sedangkan Indra S selama tiga tahun. OJK juga meminta 15 perusahaan efek menutup rekening milik 15 investor yang terkait dengan kasus tersebut.

Kasus kedua menyangkut perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) pada 4-19 Mei 2021. OJK menemukan dugaan manipulasi transaksi yang melibatkan JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya transaksi yang membentuk gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham SAMF. Transaksi tersebut tidak mencerminkan mekanisme permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

OJK juga menemukan bahwa Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat melakukan transaksi saham dari alamat yang sama, yakni di PT Bintang Pagi Kapital.

Selain itu, terdapat hubungan antara sejumlah pihak yang diperiksa dengan perusahaan terkait. JK Kristiyono diketahui menjabat sebagai Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan yang terafiliasi dengan SAMF. Sementara itu, Mariyati dan Hariyanto yang menjabat sebagai direksi SBM diketahui merupakan pegawai SAMF.

Atas pelanggaran tersebut, JK Kristiyono dan SBM diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 10.836.819.367. Sementara itu, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat diwajibkan mengembalikan keuntungan sebesar Rp 1.717.032.907.

JK Kristiyono, SBM, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat juga dilarang berkegiatan di sektor pasar modal selama lima tahun. Adapun Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat dikenai larangan selama 10 tahun.

Kasus ketiga berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) pada 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pelanggaran tersebut melibatkan Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

OJK menemukan Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto melakukan transaksi saham SMDM ketika mengikuti Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Dari aktivitas tersebut, OJK menghitung keuntungan tidak sah yang diperoleh para pihak mencapai Rp 4.322.722.400 atau sekitar Rp 4,32 miliar. Para pihak yang terlibat juga dikenai larangan beraktivitas di pasar modal dengan masa sanksi tiga hingga lima tahun.

Di luar tiga perkara manipulasi saham, OJK menemukan pelanggaran keterbukaan informasi yang dilakukan PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) bersama sejumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yakni Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha.

Pelanggaran tersebut terjadi pada 2022 ketika TECH tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada OJK maupun mengumumkannya kepada masyarakat. Informasi tersebut juga tidak dimasukkan dalam laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2022.

Fakta material yang tidak diungkapkan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022 mengenai perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama TECH. Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan denda dengan nilai keseluruhan Rp 690 juta kepada pihak-pihak terkait.

Pelanggaran transaksi material juga ditemukan pada PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG). Perseroan dinyatakan tidak menjalankan prosedur transaksi material dalam perjanjian jual beli tanah di Kalimantan sehingga dikenai denda administratif Rp 800 juta.

Dua direksi KBAG, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, turut dikenai sanksi karena dinilai tidak menjalankan tugas pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Keduanya dikenai denda secara tanggung renteng dengan total Rp 400 juta.

Sementara itu, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) dinyatakan melanggar ketentuan karena belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 4 April 2025.

OJK menjatuhkan denda Rp 550 juta kepada ISSP sekaligus memerintahkan perseroan mengalihkan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan pada 21 September hingga 23 November 2015. Pengalihan sebanyak 114.068.100 saham tersebut harus diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Pelanggaran prosedur transaksi afiliasi juga ditemukan pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD). Perseroan dinyatakan tidak menjalankan prosedur yang diwajibkan dalam penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan denda Rp 325 juta.

Kasus lainnya melibatkan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) terkait pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB), yang sebelumnya bernama PT Holcim Indonesia Tbk.

SMGR dinyatakan melanggar ketentuan karena tidak mengalihkan kembali saham hasil penawaran tender wajib kepada masyarakat sesuai batas waktu yang ditentukan. Jumlah saham yang wajib dialihkan paling sedikit 2,62 persen dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham.

Kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi paling lambat dua tahun setelah penyelesaian penawaran tender pada 22 April 2019, yakni 22 April 2021. OJK kemudian memerintahkan SMGR mengalihkan kembali saham tersebut kepada masyarakat paling lambat 31 Desember 2026 serta menjatuhkan denda Rp 550 juta.

Pelanggaran transaksi afiliasi lainnya ditemukan pada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK). Perseroan tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. OJK menjatuhkan denda Rp 75 juta kepada MARK.

Pelanggaran kesepuluh berkaitan dengan penyajian laporan keuangan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU). OJK menjatuhkan denda Rp 300 juta kepada perseroan setelah menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi.

Dalam laporan arus kas aktivitas pendanaan, AKKU menyajikan penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 30.539.592.781 secara neto dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan. Perseroan juga menggabungkan mutasi transaksi piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang.

Selain itu, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 761.895.560 dicatat dalam laporan arus kas aktivitas pendanaan, padahal seharusnya masuk dalam aktivitas investasi.

OJK juga menemukan ketidaksesuaian saldo piutang pihak berelasi dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) per 30 Juni 2020 dengan dokumen pendukung. Utang kepada PT GBI juga tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, melainkan sebagai utang pihak berelasi.

Pada laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2020, AKKU tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari perseroan kepada entitas anak dalam laporan arus kas. Perseroan juga tidak melaporkan transaksi setoran modal kepada PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah transaksi afiliasi dilakukan.

Temuan lainnya meliputi tidak memadainya pengungkapan aktivitas pendanaan nonkas, termasuk pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank. OJK juga menemukan ketidaksesuaian antara pos beban keuangan dan pos lain-lain bersih dalam laporan laba rugi dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

AKKU turut dinyatakan tidak mengumumkan kepada publik perjanjian utang dengan PT EMAS serta tidak menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung, termasuk laporan penilai, kepada OJK sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Perseroan juga terlambat menyampaikan informasi kepada publik mengenai pengangkatan Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.

Selain perusahaan, Jailani dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit dalam pemeriksaan laporan keuangan tahunan (LKT) AKKU tahun 2020. Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif Rp 15 juta kepada yang bersangkutan.

Rangkaian penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan pasar modal tidak hanya menyasar praktik manipulasi harga saham, tetapi juga mencakup kewajiban transparansi, tata kelola perusahaan, transaksi afiliasi, dan akuntabilitas laporan keuangan.

OJK mengharapkan penegakan hukum tersebut dapat meningkatkan kepatuhan emiten dan pelaku pasar, sekaligus melindungi investor dari praktik perdagangan yang merugikan. Konsistensi pengawasan dan pelaksanaan sanksi menjadi faktor penting untuk menjaga pembentukan harga saham yang wajar serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *