Hutan Perawan dan Topografi Jadi Alasan Mahalnya Jalan Perbatasan
MALINAU – Ekstrim adalah kata yang tepat disematkan pada kegiatan pembangunan jalan di perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk membuka badan jalan, gunung yang menjulang terpaksa dipotong hingga berpuluh-puluh meter. Perlu anggaran yang besar untuk membangun jalan tembus di Kaltara ini lantaran mayoritas jalur yang dibuka masih berupa hutan ‘perawan’ yang belum tersentuh, ditambah dengan topografi yang begitu menantang bagi pekerjanya.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Minggu (14/10) lalu, saat menggelar meninjau sejumlah proyek jalan dan gedung sekolah di Kabupaten Malinau. “Jangan berpikir bahwa membangun jalan di perbatasan dengan di Jawa itu sama. Itu jelas berbeda. Kalau di perbatasan, kita bisa memotong gunung hingga berpuluh-puluh meter guna menjaga keselamatan pengguna jalan,” kata Irianto Lambrie di sela-sela kunjungan, kepada awak media yang turut serta.
Karena ekstrimnya kondisi geografis Kaltara, itu sebab tidak semua titik jalan yang telah direncanakan dibuka dan ditingkatkan hingga tahun ini. “Jangan berpikir bahwa membangun jalan di perbatasan dengan di Jawa itu sama. Itu jelas berbeda. Kalau di perbatasan, kita bisa memotong gunung hingga berpuluh-puluh meter guna menjaga keselamatan pengguna jalan,” terangnya.
Untuk itu, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membuka dan memperluas akses perbatasan, patut diberikan apresiasi yang besar. Gubernur tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden RI Joko Widodo yang fokus membangun wilayah perbatasan, seperti di Kaltara. “Alhamdulillah kita bisa melihat langsung pembangunan jalan dari Kabupaten Malinau ke Long Bawan. Harapannya, ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Irianto Lambrie didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Refly Tangkere.
Sementara mengawali kegiatan kunjungannya, Gubernur Irianto Lambrie meninjau gedung praktik siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Pembangunan Malinau. SMK ini mendapatkan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp800 juta untuk membangun Ruang Praktek Siswa. Tidak hanya itu, juga ada gedung Ruang Kegiatan Belajar dengan alokasi Rp900 juta, dengan pelaksanaan swakelola.
Menurut Irianto, di SMK muatan praktiknya harus 60% sehingga begitu siswa lulus bisa langsug ciptakan lapangan kerja. Hampir di semua provinsi ada SMK Pertanian. Kendati demikian, persoalan yang terjadi adalah masih kurangnya tenaga guru produktif SMK. “Mengatasi tenaga guru tadi, harus dicarikan solusi yang tepat. Keberhasilan itu ditentukan dari kreativitas kita. Cari tenaga pengajar dari luar sehingga nanti lulusan SMK di sini nanti punya pengetahuan yang banyak,” papar Irianto.
Tidak itu saja, Gubernur juga meresmikan pembangunan rehabilitasi perpustakaan dan ruang kelas SMA Negeri 8 Malinau. “Saya memberikan apresiasi karena acara penyambutan kepada rombongan sudah ditampilkan secara apik. Itu karena Malinau merupakan salah satu daerah yang paling tertib dalam melaksanakan penyambutan tamu. Ini harus bisa menjadi contoh pembelajaran bagi daerah lain,” kata Gubernur.
Berkaitan dengan adanya gagasan untuk mewujudkan SMA Unggulan di Malinau, Irianto pun mendukung penuh gagasan itu. Namun dalam praktekknya harus dipikirkan secara matang. “Mulai dari aspek perencanaan hingga efeknya bagi masyarakat dapat terasa,” kata Irianto.
Di SMA Negeri 8 Malinau juga dibangun Ruang Kelas Baru (RKB) senilai Rp721,9 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Irianto Lambrie juga mengajak para kepala sekolah di Kaltara untuk melakukan sejumlah terobosan dalam meningkatkan sarana prasarana di bidang pendidikan. “Misalnya, untuk membangun sarana pendidikan lainnya, dapat diusulkan kepada perusahaan yang beroperasi di Kaltara. Sebab, mereka punya program CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, red), yang itu diamanahkan oleh undang-undang,” jelas Gubernur.
Di sela-sela perjalanan, rombongan juga menyempatkan untuk rehat sejenak dan mengagendakan penyerahan 10 ekor sapi kepada kelompok di Desa Luso Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Setelah itu, Gubernur menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di rumah Suratno, warga Malinau Seberang. Sebanyak 56 KK di Malinau mendapatkan bantuan rehab rumah melalui APBD Kaltara dengan besaran Rp 13 juta per kepala keluarga (KK), namun besaran yang diperoleh, ditentukan sesuai dengan kriteria rumah. Sedangkan APBN sebanyak 120 KK dengan besaran yang sama.
[] Penulis: Muhammad Noor Amat
[] Editor: Nursiah
