Terkendala Dana, Proyek Jalan Paralel Sei Jawi Pontianak Dihentikan

PONTIANAK-Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengakui untuk tahun ini (red:2023) pengerjaan Jalan Pararalel Sungai Jawi di tahun ini dihentikan sementara. Sebabnya dikarenakan Pemerintah Kota Pontianak belum memiliki anggaran lebih untuk biaya pembebasan lahan.

“Pengerjaan Jalan Paralel Sungai Jawi sementara kita setop. Sebab kami masih menunggu anggaran untuk pembebasan lahannya. Jika ke depan anggaran siap lahan siap maka pengerjannya akan kami lanjutkan,” terang Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Senin (25/9).

Dijelaskan Edi dalam pembebasan lahan, masyarakat pemilik lahan tidak bisa memberikan harga sembarangan. Sebab melalui tim dari appraisal dan KPKNL yang bakal menentukan harganya.

Selama ini dalam pembangunan Pemerintah Kota Pontianak yang terkena lahan milik warga, dalam mekanismenya tetap menggunakan appraisal.

Masyarakat juga diminta untuk tidak memperlambat proses tersebut. Sebab proyek tersebut jika sudah jadi bakal digunakan untuk masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, sebelum pembebasan lahan dilakukan penting untuk masyarakat bertemu dengan pihak pemerintah. Dalam musyawarah tersebut diberikanlah pandangan dan tujuan tentang pembangunan yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

Ia berharap dalam penganggaran ke depan, dananya dialokasikan. Sehingga lanjutan pengerjaan Jalan Paralel Sungai Jawi bisa kembali dikerjakan.

Dengan adanya pelebaran akan mengurangi kemacetan. Sehingga arus lalu lintas di sekitaran Sungai Jawi dapat tertangani.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Anwar Ali mengatakan, jika alokasi anggaran buat pengerjaan lanjutan Jalan Paralel Sungai Jawi di stop untuk tahun ini, ada baiknya pengerjaan proyek ini kembali dilanjutkan di tahun depan.

Sebab, kata dia, pengerjaan Jalan Paralel Sungai Jawi ini sudah setengah jalan. Sayang rasanya jika pengerjannya tidak kembali dilanjutkan di tahun depan.

Kalau pandangan dia, kendala pengerjaan Jalan Paralel Sungai Jawi ini ada pada pembebasan lahan milik masyarakat.

Dalam menyikapi ini, Pemkot Pontianak mesti pandai-pandai melakukan musyawarah dengan masyarakat yang memiliki lahan. Tak bisa hanya mengandalkan aturan dan tim appraisal.

“Pendekatan dengan cara-cara humanis ini sangat penting. Bagaimanapun lahan itu miliki masyarakat,” tandasnya.(rac)