High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Probolinggo

PROBOLINGGO-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas perekonomian, keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, Selasa (28/11/2023).

Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan narasumber Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Suwandi Suryaputra. Dan menjadi pemandangan yang sedikit berbeda   dan menarik perhatian, adalah di atas meja peserta rapat ada warna menarik berwarna pink yang merupakan tas plastik konsumsi peserta (red.).

HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah ini diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Perbankan, Perusahaan dan Forum CSR Kabupaten Probolinggo.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengharapkan agar inflasi bisa terkendali sehingga perekonomian bisa dijaga dan sesuai dengan yang direncanakan.

“Harapan ke depan mudah-mudahan survey ke depan tidak hanya ada di Pemkot Probolinggo saja, tetapi juga di Kabupaten Probolinggo sehingga dampak ekonomi bisa menilai secara langsung bagaimana kondisi ekonomi di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Sementara Analis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Suwandi Suryaputra menyampaikan ekonomi wilayah kerja hampir sama dengan Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur konstruksi mengalami perlambatan makanya malah meningkat.

“Inflasi di wilayah Jawa Timur ditentukan oleh 8 kota. Kita ada di Kota Probolinggo dan Kota Malang,” tim ada 8 kota. Kita Probolinggo dan Kota Malang. Inflasi ada pada kisaran 3,24 yoy. Inflasi tidak boleh 2 digit karena akan mematikan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Inflasi perlu untuk menggerakkan ekonomi,” ungkapnya.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi berada pada koridor Gerakan Nasional Pengendali Indikasi Pangan (GNPIP). “Selain itu perlu adanya kerjasama antar daerah untuk bisa menekan inflasi. Perlu adanya upaya penguatan kembali kerjasama dengan instansi terkait,” terangnya.

Sedangkan Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan inflasi yang terkendali sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing potensi wilayah, menjaga pendapatan riil masyarakat dan menjaga iklim usaha yang kondusif yang berdampak pada naiknya penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi rendah dan stabil mutlak diperlukan untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta terjaganya daya beli masyarakat yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Pj Bupati Ugas, strategi TPID dalam pengendalian inflasi tahun 2023 diantaranya 4 K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif). “Serta melakukan pendampingan dan sinergi dalam optimalisasi anggaran dari Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : 500/41487/021.1/2023 Perihal Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2023 sesuai arahan Mendagri, upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi antara lain melaksanakan operasi pasar murah dalam meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga bahan pokok dan melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang serta memastikan ketersediaan Cadangan Pangan Daerah (CPD).

“Selain itu, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, memperkuat kerjasama konkret business to business antara daerah defisit dengan daerah surplus. Gerakan menanam, dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan,” terangnya.

Disamping itu, merealisasikan Belanja Tidak Tetap (BTT), yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan stabilitas perekonomian di daerah. “Serta, dukungan trasnportasi dari APBD, mendukung aksesibilitas dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis,” tegasnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi menghadapi Natal dan Tahun Baru dalam rangka antisipasi adanya gejolak kenaikan harga beberapa komoditas tertentu dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan barang strategis lainnya karena adanya peningkatan volume konsumsi antara lain melakukan pemantauan terkait ketersediaan dan harga beras (crosscheck data dan crosscheck lapangan). Perlu melakukan pengecekan terkait urusan beras karena ada Super El Nino yang mengakibatkan kekeringan ekstrem yang diprediksi hingga 2024.

“Seluruh anggota TPID sedari awal harus mampu mengantisipasi berbagai risiko kenaikan harga jelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Satgas Pangan dapat terus memantau dan menindaklanjuti apabila terjadi potensi penimbunan oleh spekulan. Pertamina harus menjaga kecukupan pasokan bahan bakar terutama gas LPG dan BBM, sekaligus memastikan agar LPG bersubsidi hanya disalurkan kepada penduduk miskin dan usaha mikro,” ujarnya.

Lebih lanjut Pj Bupati Ugas meminta agar memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan yang berpotensi memicu inflasi seperti beras, daging ayam ras, daging sapi, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, cabe merah dan cabe rawit. Memastikan kelancaran distribusi sembako menjelang Natal dan Tahun Baru. Perum Bulog Kantor Cabang Probolinggo maupun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian agar melakukan operasi pasar.

“Harus bersinergi dengan stakeholder dan perbankan dalam upaya meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sinergi dengan perbankan yang berperan penting dalam dukungan penyediaan pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Mis)