Partai Politik PKS-PDIP Buka Peluang Koalisi Apabila Terjadi Dua Putaran
JAKARTA – Wakil Ketua Partai Keadilan Sosial (PKS) Indra mengaku, tak menutup kemungkinan jika partainya akan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Hal ini apabila nantinya terjadi dua putaran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.
“Kalau nanti ada takdir yang lain, tentu akan kita kaji dan analisis. Yang pasti PKS ingin Anies menang. Kalau menang dengan satu putaran tentu kita harapkan, kalau menang dengan ada hal lain misal kolaborasi dengan yang lain, saya pikir tujuan kita ingin Anies jadi presiden, itu menjadi suatu yang sangat mungkin,” kata Indra kepada wartawan di Kantor Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PKS, Jakarta, Kamis (01/02/2024).
Meski begitu, pihaknya bersama partai koalisi lainnya tetap akan bekerja dan menargetkan untuk memenangkan Capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dalam satu putaran pada Pilpres 2024. “Yang jelas memenangkan Anies, siapa yang akan bersama dengan Anies untuk perubahan, PKS tentu menjadi garda terdepan,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, jika partainya tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai pengusung capres-cawapres nomor urut 3, apabila memang Pilpres terjadi dua putaran. “Yang jelas ini ada pesta rakyat kita ingin berubah ada perbaikan untuk Indonesia, dengan siapa pun kita bergandengan, bersama, visi yang sama, dengan siapa pun kita akan bersama-sama,” tegasnya.
“Hari ini yang jelas kita berkomunikasi dengan semua pihak. Wujudnya lebih lanjut bagaimana, mudah-mudahan Anies menang satu putaran,” pungkasnya. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto, memaparkan beberapa hal yang saat ini menjadi fokus menjelang pencoblosan Pemilu, 14 Februari 2024 mendatang.
Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Media Center Cemara, Jakarta, Selasa (30/01/2024). “Terkait dengan saksi, kami sudah membangun sistem dalam Badan Saksi Pemilu Nasional. Saat ini sudah ada 1,6 juta saksi yang khusus dipersiapkan oleh PDIP, by name by address, dan dilengkapi sistem untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan-kecurangan Pemilu,” kata Hasto.
Hasto mengungkapkan, pihaknya banyak mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok pro demokrasi terhadap potensi-potensi kecurangan yang terjadi. “Misalnya di Jatim kepala daerah-kepala daerah kami ada yang ditelepon oleh oknum aparat yang kemudian meminta suara setiap TPS, setiap desa dapat dikumpulkan 100 suara untuk partai yang dekat dengan kekuasaan,” ungkapnya.
Saat ini, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud terus bergerak menyikapi terhadap berbagai bentuk intimidasi yang terjadi. “Dengan demikian saksi pemilu nanti punya tugas untuk mengawasi setiap suara rakyat. Dan gerakan gerakan dari sivil society kami sangat bersyukur karena akan membangun kekuatan jejaring kawal pemilu sampai tingkat TPS,” jelasnya.
Redaksi 01
