Tidak Ada Keluarga, Tidak Ada Pengobatan: Kebijakan Tidak Konvensional RSUD Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Satu persatu bobroknya pelayanan di RSUD Kota Tanjungpinang mulai terungkap. Sabtu (27/7/2024), ada warga Tanjungpinang, mengeluhkan sikap dan pelayanan dokter di rumah sakit itu yang tidak ramah.

Ternyata sebelumnya, pernah ada juga seorang pasien yang ditolak oleh RSUD Tanjungpinang karena tidak mempunyai keluarga. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, Selasa (30/7/2024).

Kepada hariankepri.com, Rudi menceritakan, sekitar satu bulan yang lalu dirinya mendapat laporan dari masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota yang meminta bantuan dirinya. Waktu itu, kata Rudi, masyarakat itu menyampaikan, bahwa ada salah seorang warga di kelurahan tersebut yang sakit, tapi tidak memiliki keluarga atau hidup sebatang kara.

Oleh karena itu, warga yang sakit tersebut dibawa ke RSUD Tanjungpinang. Setelah didiagnosa oleh dokter, dia itu harus menjalani rawat inap. Namun, anehnya, karena warga yang sakit itu tidak memiliki keluarga, oleh RSUD justru tidak diperbolehkan untuk menjalani rawat inap di rumah sakit.

“Setelah saya telepon supervisornya, menurut pihak RSUD, mereka kewalahan. Kalau pasien itu ada keluarganya, keluarga pasien itu bisa membantu. Karena, yang bertugas hanya tiga orang sementara pasien yang mereka layani ada 24 orang,” katanya.

Menurut Rudi, apa yang disampaikan oleh pihak RSUD Tanjungpinang itu sama sekali tidak beralasan. Sebab, dokter sudah mendiagnosa bahwa pasien itu harus dirawat inap. Tapi, karena pasien itu tidak memiliki keluarga, maka tidak diperbolehkan untuk dirawat.

“Ini sangat lucu. Di luar negeri saja, pasien malah dilarang untuk didampingi keluarga. Tapi di sini, justru pasien baru bisa dirawat kalau ada pendampingnya,” tuturnya.

Anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Kota Tanjungpinang inipun secara tegas, meminta kepada Pemko Tanjungpinang agar persoalan ini bisa segera diatasi. Karena, kata dia hal itu bisa terjadi disebabkan rumah sakit itu kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

”lni harus menjadi atensi khususnya bagi Pj Wali Kota dan Dinkes. Karena ini masalah orang sakit. Permasalahan SDM ini harus menjadi prioritas dan segera dituntaskan,” tegasnya. []

Nur Quratul Nabila A