Yusril Ihza Mahendra Siap Dukung Pemerintahan Prabowo, Bahas Jabatan Menteri
JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa ia telah diajak berdiskusi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kemungkinan dirinya menjabat sebagai menteri. Diskusi tersebut berlangsung bahkan sebelum pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari.
“Diskusi sudah lama kita lakukan sebenarnya, sejak sebelum pencoblosan pilpres itu,” ujar Yusril di Hotel Fairmont, Jakarta, pada Jumat (27/9/2024) malam.
Yusril menjelaskan, setelah Pilpres 2024 selesai, Prabowo menjadi sangat sibuk dan sering melakukan diskusi internal. Ia juga menyebutkan bahwa ia kerap bertukar pikiran dengan para elite Partai Gerindra.
“Kami sering komunikasi dengan Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad) dan Pak Muzani (Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani), dan semua itu kita saling bertukar pikiran tentang apa yang lebih baik untuk masa mendatang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai posisi menteri kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Ia meyakini bahwa keduanya akan merekrut menteri terbaik yang loyal dan mendukung program-program ke depan.
“Jadi semuanya kita serahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan memutuskan siapa-siapa kabinet yang akan datang. Kita berharap semuanya akan berjalan baik,” imbuh Yusril.
Sebelumnya, Pj Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Fahri Bachmid menyatakan bahwa Yusril Ihza Mahendra lebih ideal untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Fahri menilai Yusril sangat cocok ditempatkan di posisi Menko Polhukam karena sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimilikinya.
“Ya, jadi kan sampai saat ini kan belum tahu dia jabatannya di mana. Tapi kalau andaikan ditanya tentang idealnya beliau, posisi-posisi kementerian itu mungkin lebih tepat sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, itu di Menko Polhukam. Mungkin tepatnya di situ,” ujar Fahri saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024.
“Karena lebih luas, lebih kepada aspek kebijakan yang jauh lebih holistik, kira-kira beliau bisa pikirkan tentang bagaimana bangun sistem dan sebagainya,” sambungnya.
Adapun Yusril pernah menjadi menteri pada tiga pemerintahan yang berbeda. Dia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) pada 1999–2001.
Lalu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001–2004 Serta, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2004 – 2007. []
Nur Quratul Nabila A
