Pemerintah Rencanakan BLT Sebagai Bantalan Pengganti Subsidi BBM, Ini Penjelasannya
JAKARTA – Pemerintahan era Presiden RI Prabowo Subianto sedang menyiapkan skema baru sebagai pengganti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), salah satunya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerima. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengungkapkan pihaknya akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas rencana perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT itu. Tak cuma BLT, pemerintah sejatinya tak mencabut subsidi BBM. Kelak, penggunaan subsidi hanya bisa digunakan hanya pada kendaraan-kendaraan yang berhak menerima.
“Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan BLT jalan dulu,” ujar Bahlil saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (28/11/2024).
Bantalan yang dimaksud, lanjut Bahlil, merupakan strategi bagi pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah masa transisi pergeseran skema subsidi untuk BBM di Indonesia. Pihaknya ingin memastikan bahwa subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah betul-betul diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Pak Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Nah, untuk siapa saja yang berhak mendapatkan BLT, kata Bahlil, akan disesuaikan dengan data gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Seperti misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), hingga data dari PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).
“Datanya pasti, ini datanya gabungan ya, antara data dari Kemensos, data dari Bappenas, data dari PLN, data dari Pertamina, data dari Kemenko PMK, digabung satu, kemudian diselaraskan oleh BPS,” bebernya.
BPS sendiri, sambung Bahlil, bertugas untuk menyelaraskan data penerima BLT subsidi BBM berdasarkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar data masyarakat yang membutuhkan bisa lebih konkret.
“Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tandasnya.
Sayangnya, Bahlil enggan memberikan keterangan lebih lanjut perihal berapa jumlah masyarakat yang nantinya akan menerima BLT dari rencana pergeseran subsidi BBM cs di Indonesia.
Namun yang pasti, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya akan diumumkan oleh Prabowo bersama dengan pihaknya.
“Kemudian, nanti Bapak Presiden Insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” tandasnya. []
Nur Quratul Nabila A
