Peningkatan PAD dan Proyek Prioritas, Kukar Targetkan APBD 2025 Rp7,3 Triliun

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp7,3 triliun. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Senin (18/11/2024). Rapat tersebut membahas pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.

Sekda Sunggono menjelaskan, proyeksi anggaran ini didasarkan pada data yang dihimpun hingga Agustus 2024. Namun, angka tersebut masih memungkinkan untuk mengalami penyesuaian, terutama terkait koreksi dan penguatan pendapatan daerah.

“Proyeksi anggaran ini telah dipertimbangkan berdasarkan data yang dihimpun, termasuk juga di dalamnya adanya kurang bayar atau sisa bayar, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan dimasukkan,” ujarnya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Sunggono menyampaikan bahwa APBD 2025 akan diarahkan untuk mendukung target kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu fokus utamanya adalah menyelesaikan proyek-proyek prioritas, termasuk peningkatan infrastruktur jalan antar kecamatan.

“Pemkab Kukar juga menargetkan untuk menyelesaikan beberapa proyek prioritas di tahun depan, termasuk peningkatan jalan antar kecamatan guna memperlancar mobilisasi masyarakat,” tambahnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian khusus dalam perencanaan APBD 2025. Pemkab Kukar optimistis dapat mencapai PAD sebesar Rp1 triliun, meningkat Rp200 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp800 miliar. Sunggono menjelaskan bahwa peningkatan ini dapat diraih melalui pengoptimalan berbagai potensi daerah, meskipun ada beberapa sumber pendapatan yang kini tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

“Ada peningkatan sekitar Rp200 miliar, dari yang sebelumnya Rp800 miliar, menjadi Rp1 triliun untuk di tahun depan. Ini kami optimalkan melalui potensi daerah, meskipun beberapa sumber pendapatan, seperti Retribusi Uji Kendaraan Bermotor, tidak lagi menjadi kewenangan kami,” paparnya.

Sunggono menutup dengan optimisme bahwa proyeksi anggaran ini akan mendukung berbagai program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar. []

Penulis: Slamet/ Penyunting: Sulaiman