Antisipasi Kerawanan Pemilu, Kukar Perketat Pengawasan Netralitas ASN

KUTAI KARTANEGARA – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto kembali menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Hal ini disampaikan saat dirinya mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, dalam kunjungan kerja di Tenggarong, Selasa (19/11/2024), guna meninjau kesiapan Kukar menghadapi Pilkada.

Bambang menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar secara konsisten telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan netralitas ASN. Sosialisasi terkait hal tersebut telah dilakukan di semua tingkatan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

“Karena Kukar termasuk dalam wilayah dengan tingkat kerawanan Pemilu yang cukup tinggi di Kaltim. Untuk itu, ASN wajib menjaga netralitas guna meminimalisir potensi kerawanan selama pelaksanaan Pilkada,” ujarnya kepada awak media usai mendampingi kegiatan Pj Gubernur Kaltim.

Ia menegaskan bahwa ASN adalah abdi negara yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, menjaga netralitas adalah kewajiban mutlak bagi ASN untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga. Bambang juga menyampaikan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang melanggar aturan netralitas tersebut.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan dan melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN. Oleh karena itu, apabila nanti ada ASN yang terbukti melanggar, Pemkab Kukar tidak akan segan untuk memberikan sanksi tegas,” katanya.

Bambang menambahkan, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polres Kukar, dan Kodim 0906/Kkr, terus ditingkatkan menjelang Pilkada. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

Selain itu, Bambang juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung. Dia menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik seperti politik uang atau kampanye hitam, yang dapat merusak proses demokrasi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana damai selama proses Pilkada. Hindari praktik-praktik yang merugikan demokrasi, seperti politik uang dan kampanye hitam,” tutupnya.

Kunjungan Pj Gubernur Kaltim tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan Pilkada serentak 2024 di Kukar berlangsung dengan baik, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. *

Penulis: Slamet/ Penyunting: Sulaiman