Gelombang PHK Awal 2025: Ribuan Pekerja Terancam di Tangerang, Bandung, dan Subang
JAKARTA – Fenomena tutupnya pabrik hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Indonesia belum usai. Sejumlah pabrik bersiap melakukan efisiensi dengan jumlah PHK cukup banyak berlanjut di 2025.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan ada tiga (3) perusahaan dikabarkan bersiap melakukan PHK massal. Ketiga perusahaan itu bergerak di industri alas kaki dan tekstil, yaitu benang.
“Awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang plan PHK. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung,” katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).
“Yang di Kabupaten Tangerang memproduksi sepatu untuk merek internasional, akan PHK 2.400 pekerja,” ungkap Ristadi.
Sementara 2 pabrik lainnya, lanjut Ristadi, tidak hanya melakukan PHK. Tapi, bersiap tutup.
“Yang di Kabupaten Bandung mau tutup, PHK 900-an pekerja. Dan yang di Subang, mau tutup, PHK sekitar 750 pekerja,” ucapnya.
“Penyebabnya masih sama, barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari buyer,” sebutnya.
Di sisi lain, Ristadi menambahkan, PHK oleh perusahaan-perusahaan bisa saja terjadi lebih banyak lagi tanpa sepengetahuan publik.
“Perusahaan yang di Kabupaten Tangerang itu merupakan bagian dari grup perusahaan lain, yang juga telah melakukan PHK. Perusahaan ini tiap PHK selalu silent, tertutup. Sebelumnya pekerjanya ada 24 ribuan, sisa sekitar 19.000-an, sekarang mau PHK 2.400-an pekerja,” bebernya.
“Ini perusahaan yang lapor saya saja loh ya, yang tidak lapor dan tertutup banyak. Saya hanya mau bilang, 2025 pekerja ada yang menikmati kenaikan upah, tapi ada yang terancam PHK,” kata Ristadi.
Akibatnya, imbuh dia, angka PHK yang dimiliki pemerintah selalu lebih rendah dari yang terjadi sebenarnya.
“Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dinas-Dinas tenaga kerja di daerah itu tidak jemput bola, cuma nunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK,” cetusnya.
“Kadang terjadi jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis Kepala Daerahnya ya tidak di ekspose karena takut dicap jelek kinerja nya. Apalagi kalau Kepala Daerahnya mau maju lagi,” ucap Ristadi. []
Nur Quratul Nabila A
