KPU Kukar Tegaskan Transparansi Hukum dan Jaga Kepercayaan Publik
KUTAI KARTANEGARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses hukum secara transparan dalam sengketa Pilkada Serentak 2024, guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan.
Komisioner Divisi Hukum KPU Kukar, Wiwin, menyampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 dan 10 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum dalam proses pemilu.
Meski prosedur yang ditetapkan telah dijalankan dengan benar, dua pasangan calon (paslon) tetap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut mempertanyakan keabsahan pencalonan paslon nomor urut 1, Edi Damansyah-Rendi Solihin.
Paslon Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZ) serta Paslon Dendi Suryadi-Alif Turyadi (DEAL) menjadi pihak yang membawa kasus ini ke MK, yang berpotensi memicu dinamika politik dan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Wiwin menambahkan, KPU Kukar telah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi proses persidangan dan berkomitmen untuk meredakan potensi ketegangan di masyarakat.
“Kami sudah membentuk tim hukum yang terdiri dari para profesional. Namun, yang lebih penting dari itu adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang menyesatkan,” ungkap Wiwin di Tenggarong, Kamis (30/01/2025).
Sebagai bagian dari strategi hukum, KPU Kukar telah menunjuk lima pengacara yang berpengalaman untuk membela keputusan mereka di hadapan MK.
Wiwin menekankan bahwa langkah ini bukan hanya untuk menghadapi sengketa hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab KPU dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pilkada berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami menghormati hak setiap pihak untuk menempuh jalur hukum. Namun, kami juga wajib mempertahankan keputusan yang diambil berdasarkan regulasi yang ada,” tegasnya.
KPU Kukar mengingatkan pentingnya edukasi kepada pemilih agar tetap berpikir jernih dan tidak terpengaruh provokasi, mengingat adanya potensi polarisasi di masyarakat yang diakui oleh Wiwin, selain dari aspek hukum yang turut diperhatikan.
“Pemilih harus tetap percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan bertindak adil. Justru, keberadaan gugatan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita berjalan dengan baik dan transparan,” jelasnya.
Selain itu, KPU Kukar telah berkoordinasi dengan aparat keamanan serta para tokoh masyarakat untuk memastikan situasi tetap kondusif setelah MK mengeluarkan putusannya.
“Kami yakin MK akan mengambil keputusan terbaik. Namun, yang paling utama adalah bagaimana semua pihak bisa menerima hasilnya dengan bijak demi menjaga persatuan di daerah,” pungkasnya. []
JEMI IRLANDA HAIKAL.
