TNI Pastikan Penunjukkan Mayjen Novi Helmy Prasetya Sebagai Dirut Perum Bulog Sesuai Aturan
JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penunjukkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengungkapkan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif akan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Berkenaan dengan pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, TNI akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan prajurit aktif mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Hariyanto dalam keterangan persnya kepada wartawan Kompas.com, Senin (10/2/2025).
Lebih lanjut, Hariyanto menegaskan bahwa TNI selalu menghormati keputusan pemerintah, termasuk penunjukkan Novi Helmy sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia juga memastikan bahwa proses administrasi terkait status keanggotaan Novi Helmy di TNI akan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.
“Proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di lingkungan TNI akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan melalui mekanisme yang berlaku,” tambahnya.
Penunjukkan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog menuai kontroversi. Beberapa kalangan menilai bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengingat Novi masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, berpendapat bahwa penempatan Novi di posisi tersebut dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).
Menurut Feri, meskipun UU TNI tidak melarang tentara aktif untuk menduduki jabatan sipil, terdapat batasan yang jelas. Pasal 47 UU TNI mengatur bahwa prajurit aktif hanya dapat mengisi jabatan-jabatan sipil yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan, seperti jabatan di lembaga negara yang berhubungan dengan intelijen, pertahanan, atau keselamatan nasional. Bulog, sebagai badan usaha yang tidak berhubungan langsung dengan isu pertahanan atau keamanan, tidak termasuk dalam daftar tersebut.
“Undang-Undang TNI memberikan ruang bagi tentara aktif untuk mengisi jabatan sipil, asalkan jabatan tersebut terkait dengan tugas-tugas pertahanan dan keamanan. Penunjukkan Novi sebagai Dirut Bulog, yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, dapat dianggap melanggar UU TNI,” jelas Feri.
Dengan adanya perdebatan ini, publik pun semakin mencermati langkah pemerintah dalam menempatkan pejabat militer di posisi-posisi sipil, yang kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai peran TNI dalam ranah pemerintahan sipil. []
Nur Quratul Nabila A
