Pemprov Kaltim Siapkan Langkah Cepat Sambut Program Makan Bergizi Gratis Presiden RI
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera merespons program yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai penyesuaian harga pasokan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dimulai pada 17 Februari 2025.
Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (10/2/2025).
Deputi Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, dalam rapat tersebut mengungkapkan bahwa Kaltim membutuhkan dukungan dalam hal penyediaan bahan pangan, khususnya sayur-mayur.
Pasalnya, sebagian besar pasokan sayur di daerah ini masih didatangkan dari Pulau Jawa, yang dapat mempengaruhi biaya operasional program. Menurutnya, setiap satuan pelayanan MBG membutuhkan sekitar 300 kilogram sayur untuk sekali masak bagi 3.000 anak.
Tigor menambahkan, meski Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak untuk program ini, biaya bahan pangan di Kaltim relatif lebih tinggi akibat faktor indeks kemahalan harga. Ia juga menyarankan agar setiap daerah dapat memberikan bukti pembelian bahan pangan untuk memastikan kelancaran program dan penyesuaian harga yang tepat.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang juga hadir dalam rapat tersebut, menyambut baik program Presiden dan menekankan pentingnya penyediaan bahan pangan lokal.
Menurut Akmal, sisi permintaan sudah jelas, karena warga Kaltim siap membayar Rp15.000 per anak, namun pasokan bahan pangan yang memadai menjadi tantangan utama.
“Kita harus memastikan bahan pangan lokal siap untuk memenuhi kebutuhan program ini. Jika pemasok lokal tidak siap, bisa jadi bahan pangan akan diambil dari daerah lain,” jelas Akmal.
Akmal juga menekankan perlunya memperkuat sektor pertanian di Kaltim. Meningkatkan budaya agraris di kalangan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung keberlanjutan pasokan pangan lokal.
“Kami akan fokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada. Secara bertahap, jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 450 satuan pelayanan di seluruh Kaltim,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya ini, Pemprov Kaltim akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha pertanian untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal.
Akmal juga menegaskan bahwa ke depannya, Kaltim harus mengurangi ketergantungan pada bahan pangan yang dipasok dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi.
“Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama untuk kemandirian pangan,” tutupnya. []
Nur Quratul Nabila A
