Resmi! Negara-Negara Arab Bersatu Tolak Rencana Trump Relokasi Warga Palestina ke Mesir dan Yordania
DUBAI – Sejumlah negara Arab bersatu menentang rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Mesir dan Yordania. Sikap ini menciptakan front persatuan yang jarang terjadi di antara negara-negara Timur Tengah.
Penolakan keras tidak hanya datang dari Mesir dan Yordania sebagai negara yang paling terdampak, tetapi juga dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar. Mereka secara tegas berupaya memblokir upaya relokasi tersebut.
Ketua Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat adalah hal yang tidak dapat diterima oleh dunia Arab. Ia menekankan bahwa negara-negara Arab telah menolak gagasan ini selama lebih dari satu abad.
“Kami, sebagai bangsa Arab, tidak akan menyerah dalam bentuk apa pun terkait isu ini,” ujar Aboul Gheit dalam KTT Pemerintah Dunia di Dubai, Rabu (12/2/2025), sebagaimana dikutip oleh AFP.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump terus menyuarakan keinginannya untuk “membersihkan” Gaza. Menurutnya, wilayah kantong Palestina itu seharusnya berada di bawah kendali AS, sementara sekitar 2,4 juta penduduknya dipindahkan ke Mesir dan Yordania.
Ia bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi ke Kairo dan Amman jika mereka menolak rencana tersebut.
Namun, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II menegaskan solidaritas mereka terhadap Gaza. Mereka menyerukan rekonstruksi segera tanpa menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka. Bahkan, Arab Saudi, yang sebelumnya dikabarkan hampir menormalisasi hubungan dengan Israel sebelum pecahnya konflik di Gaza, juga menyatakan penolakan terhadap rencana Trump.
“Ini adalah ketidakadilan yang tidak bisa diterima,” tegas Presiden Sisi.
“Posisi Arab jelas dan bersatu dalam menolak rencana ini,” tulis Raja Abdullah dalam pernyataannya.
Arab Saudi pun menegaskan bahwa setiap kesepakatan normalisasi dengan Israel hanya bisa terjadi jika ada pembentukan negara Palestina yang berdaulat.
Para pengamat menilai bahwa dunia Arab telah memberikan pesan yang jelas kepada Trump. Masalah Palestina terlalu sensitif dan tidak bisa ditawar-tawar.
“Negara-negara Arab tidak bisa berpihak pada AS dan Israel dalam kebijakan yang mengarah pada pembersihan etnis terhadap warga Palestina,” kata Anna Jacobs, analis dari Arab Gulf States Institute di Washington.
Sementara itu, pengamat dari Mesir, Ahmed Maher, menekankan bahwa tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina.
“Solusi yang bisa diterima adalah pembentukan dua negara. Setiap diskusi di luar itu tidak mungkin dilakukan,” katanya.
Dalam waktu dekat, Mesir dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara-negara Arab untuk membahas masa depan Palestina. Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga berencana menggelar pertemuan darurat tingkat menteri guna menindaklanjuti krisis ini. []
Nur Quratul Nabila A
