Kantor Gubernur Papua Pegunungan Lumpuh Total Akibat Aksi Unjuk Rasa ASN
JAYAPURA – Aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan lumpuh total selama tiga hari terakhir akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan aparatur sipil negara (ASN). Aksi ini berlangsung sejak Senin (10/2/2025) di halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Para ASN menuntut penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan segera melantik pejabat definitif, termasuk sekretaris daerah (Sekda), pejabat eselon III, dan eselon IV. Selain itu, mereka menolak rencana pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Setelah berunjuk rasa, para ASN menutup kantor gubernur dengan spanduk yang mencantumkan tiga tuntutan utama mereka dan memalang pagar kantor sebagai bentuk protes.
Hingga Kamis (13/2/2025), pagar kantor gubernur masih tertutup rapat, dan tidak ada aktivitas perkantoran yang berlangsung. Belum ada kepastian kapan layanan pemerintahan akan kembali beroperasi normal.
Koordinator aksi, Keranius Yoman, menegaskan bahwa pemalangan kantor akan terus berlangsung hingga Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, memberikan jawaban langsung atas tuntutan mereka.
“Kami tidak akan membuka kantor sampai Pak Pj Gubernur sendiri yang datang dan memberikan jawaban langsung kepada ASN,” tegas Keranius.
Merespons aksi ini, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan, Alpius Yigibalom, menemui para ASN dan membacakan isi pesan dari Pj Gubernur Velix Wanggai. Dalam pesan tersebut, Wanggai menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) terkait pelantikan pejabat eselon III dan IV akan dikeluarkan dalam minggu ini.
Ia juga menambahkan bahwa nilai standar seleksi kompetensi dasar (SKD) yang di bawah 200 masih dalam pembahasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).
“Penurunan TPP terjadi akibat meningkatnya beban daerah, termasuk untuk pembiayaan DPR dan OPD gubernur terpilih nanti, serta adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat,” jelas Alpius.
Penutupan kantor gubernur ini menimbulkan dampak bagi masyarakat setempat. Wilem, salah satu warga Wamena, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lumpuhnya pelayanan publik akibat aksi tersebut.
“Kami, masyarakat, menjadi korban karena pelayanan publik terhenti. Saya berharap permasalahan ini segera terselesaikan agar kepentingan masyarakat tidak dikorbankan,” ujar Wilem.
Aksi unjuk rasa ASN ini menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan pegawai negeri untuk mencapai solusi yang adil. Diharapkan, dengan adanya respons dari Pj Gubernur Velix Wanggai, aktivitas pemerintahan di Papua Pegunungan dapat segera kembali normal dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan. []
Nur Quratul Nabila A
