Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Vonis Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah Jadi 20 Tahun
JAKARTA – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis, 13 Februari 2025, memperberat vonis terhadap pengusaha Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022.
Vonis yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni enam setengah tahun penjara, kini diperberat menjadi 20 tahun penjara.
Putusan banding tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Teguh Harianto di Pengadilan Tinggi DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar dengan ancaman pidana tambahan berupa kurungan selama 8 bulan apabila denda tersebut tidak dibayar.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ujar Teguh dalam sidang yang berlangsung pada Kamis pagi.
Sebelumnya, Harvey Moeis, yang mewakili PT Refined Bangka Tin (RBT), divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam keputusan tersebut, Harvey juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar, dengan ancaman hukuman penjara selama dua tahun jika tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Hakim juga memutuskan untuk merampas seluruh aset Harvey yang terkait dengan perkara ini untuk negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti.
Kasus ini bermula dari tindakan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah oleh PT Timah Tbk, yang melibatkan Harvey Moeis dan beberapa pihak lainnya.
Harvey Moeis dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Majelis hakim juga berencana untuk membacakan putusan banding terhadap terdakwa lainnya, yakni Helena Lim, Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) sejak 2018, Suparta, serta Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak 2017. Proses hukum terhadap mereka akan terus berlanjut.
Jaksa dalam tuntutannya sebelumnya meminta agar Harvey dihukum dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp210 miliar yang diancamkan dengan pidana penjara selama enam tahun jika tidak dibayar. []
Nur Quratul Nabila A
