KPK Periksa Akan Hasto Kristiyanto Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (17/2/2025) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengaturan pemilihan anggota legislatif.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan ini dilakukan setelah Hasto dipanggil sebagai tersangka.

“Benar, saudara HK dipanggil hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka,” ungkap Tessa dalam keterangan pers di Jakarta.

Pemeriksaan terhadap Hasto akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait materi pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Hasto dalam kasus ini.

Kasus ini berawal dari keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam pengaturan pemilihan Harun Masiku, calon anggota DPR RI yang diduga melanggar prosedur pemilu. Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto bersama seorang advokat, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK mengungkapkan bahwa Hasto berperan penting dalam melobi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

Selain itu, Hasto juga diketahui mengendalikan Donny Tri Istiqomah untuk membawa uang suap dan menyerahkannya kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Suap tersebut, yang berjumlah 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS, diberikan pada periode 16-23 Desember 2019 untuk memastikan pencalonan Harun Masiku.

Tak hanya itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan terhadap proses penyidikan.

Sebelumnya, pada Kamis (13/2/2025), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, yang meminta pembatalan status tersangka. Hakim tunggal, Djuyamto, menyatakan bahwa permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa permohonan tersebut kabur atau tidak jelas.

Pemeriksaan Hasto oleh KPK ini semakin menegaskan upaya lembaga antikorupsi dalam mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik serta proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []

Nur Quratul Nabila A