Polisi Gerebek Rumah Perekrutan Tenaga Kerja Ilegal di Manggarai, Sembilan Korban Diselamatkan

KUPANG– Tim Jatanras Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat perekrutan tenaga kerja ilegal. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil menyelamatkan sembilan orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengungkapkan bahwa dalam penggerebekan yang dilakukan di Jalan Nasution, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, pihaknya juga menangkap dua orang terduga pelaku berinisial DL dan MRA.
“Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja ilegal di sebuah rumah. Berdasarkan laporan tersebut, tim segera melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi,” ujar Henry dalam keterangannya kepada wartawan di Kupang, Senin (17/2/2025) malam.
Dalam penyelidikan awal, diketahui bahwa para korban dijanjikan pekerjaan melalui sistem Antar Kerja Antar Kota (AKAD). Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, perusahaan yang disebut-sebut akan menampung mereka ternyata tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang.
Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa DL dan MRA bertindak sebagai perekrut atas perintah seseorang berinisial J, yang diduga merupakan perwakilan dari sebuah perusahaan di Surabaya yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri. Para korban rencananya akan dikirim ke sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.
“Perusahaan yang menaungi perekrutan ini tidak memiliki izin serta rekomendasi yang diperlukan. Kami masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan lebih luas yang terlibat dalam praktik ini,” jelas Henry.
Akibat perbuatan tersebut, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 9 jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 55 KUHP.
Hingga saat ini, kepolisian masih terus mengembangkan kasus guna mengungkap kemungkinan adanya korban lain serta memastikan para korban yang telah diselamatkan mendapatkan perlindungan yang diperlukan. []
Nur Quratul Nabila A