Menteri ESDM Tegaskan Perguruan Tinggi Tidak Akan Kelola Tambang Langsung
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang secara langsung. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga dan menghargai independensi institusi pendidikan tersebut.
“Pemerintah telah mengkaji dan mempertimbangkan dengan cermat, bahwa dalam rangka menghargai serta menjaga independensi kampus, tidak akan ada pemberian izin tambang langsung kepada perguruan tinggi,” ujar Bahlil dalam konferensi pers yang berlangsung usai rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan swasta yang dapat mengelola tambang untuk kepentingan perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa meskipun perguruan tinggi tidak langsung mengelola tambang, perusahaan yang memiliki WIUP dapat memberikan dukungan kepada kampus dalam bentuk berbagai fasilitas, seperti dana penelitian, pembangunan laboratorium, atau beasiswa bagi mahasiswa. Namun, pemberian fasilitas ini tidak akan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mengelola tambang.
“Kami memahami bahwa jika perusahaan memiliki niat untuk berkontribusi, seperti memberikan dana untuk penelitian atau beasiswa, itu tentu tidak menjadi masalah,” tambahnya.
Di sisi lain, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari formulasi terbaik agar perguruan tinggi tetap memperoleh manfaat dari pengelolaan tambang, tanpa mengurangi independensinya.
Beberapa daerah penghasil tambang, seperti Maluku Utara, Kalimantan, dan Sulawesi, telah mengajukan permintaan agar bantuan bagi kampus menjadi salah satu syarat dalam pemberian izin WIUP. Namun, pembahasan mengenai hal ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final.
Sementara itu, dalam rapat pleno tersebut, Ketua Panja RUU Minerba, Martin Manurung, menjelaskan bahwa BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta akan mendapatkan WIUP yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi.
Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. []
Nur Quratul Nabila A
