Kejari Makassar Tetapkan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

MAKASSAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar kembali menetapkan dua tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar. Kedua tersangka yang berinisial HH dan JTU ini berperan sebagai pihak event organizer yang diduga terlibat dalam penyimpangan dana hibah KONI untuk tahun anggaran 2022-2023.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Andi Alamsyah, mengonfirmasi bahwa kedua tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar.
“Sudah ditahan di Rutan Kelas I Makassar setelah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya pada Senin (17/2/2025).
Dua tersangka tersebut terlibat dalam penyelenggaraan acara “Malam Juara” pada 30 Desember 2022, yang diselenggarakan di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, setelah para atlet berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) di Bulukumba dan Sinjai. Penetapan kedua tersangka ini berdasarkan pengembangan penyidikan terhadap penggunaan dana hibah KONI Makassar yang diduga diselewengkan.
Sejauh ini, Kejari Makassar telah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus ini. Sebelumnya, tiga tersangka telah ditetapkan pada 9 Desember 2024, yakni Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, Kepala Sekretariat KONI, Ratno Nur Suryadi, dan Sekretaris KONI, Muh Taufiq. Ketiganya juga telah ditahan di Lapas Kelas I Makassar selama 20 hari untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut.
Nauli Rahim Siregar, Kepala Kejari Makassar, menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan manipulasi data terkait pencairan dana hibah yang totalnya mencapai Rp65 miliar untuk tahun anggaran 2022-2023. Dalam pemeriksaan, ditemukan sekitar Rp5 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Progress penyelidikan masih berjalan. Dari 49 saksi yang telah diperiksa, kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” ungkap Nauli. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah KONI Makassar sebesar Rp66 miliar, yang terdiri dari Rp20 miliar dari APBD Pokok tahun 2022, Rp11 miliar dari APBD Perubahan 2022, dan Rp35 miliar dari APBD 2023. Dana ini diberikan untuk pengembangan prestasi atlet di Kota Makassar.
Selain itu, Kejari Makassar juga sedang menyelidiki dugaan penyelewengan dana hibah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) tahun 2023, yang semakin memperluas jangkauan penyelidikan terkait kasus ini. Penyidikan masih berlangsung, dan pihak kejaksaan berkomitmen untuk mengungkap penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. []
Nur Quratul Nabila A