KPK Tegaskan Kasus Hasto Berdasarkan Fakta Hukum, Bantah Tuduhan Politisasi
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menanggapi pernyataan Hasto yang menuding adanya politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Menurut Johanis, KPK bekerja sesuai aturan hukum dan bukti yang dikumpulkan dalam proses penyelidikan.
“Aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berlandaskan aturan dan fakta hukum. Semua berdasarkan bukti elektronik, keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama penyelidikan,” ujar Johanis saat dikonfirmasi pada Rabu (19/2/2025).
Ia menegaskan bahwa KPK tidak beroperasi atas dasar kepentingan politik ataupun kriminalisasi individu tertentu.
“Kami bekerja berdasarkan fakta dan bukti yang terverifikasi, bukan atas dasar kepentingan politik atau kriminalisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Hasto meminta KPK untuk tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam menjalankan tugasnya. Ia menduga kasus yang menjeratnya sarat akan nuansa politis.
“Hukum tanpa keadilan hanyalah sekumpulan aturan kering tanpa roh. Hakim harus mampu merasakan denyut keadilan dalam masyarakat,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Ia mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Sunarto, yang menyatakan bahwa seorang hakim harus memahami kehidupan dalam setiap putusan yang diambilnya. Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menjalani seluruh proses hukum di KPK dengan sikap kooperatif.
“Saya siap mengikuti seluruh prosedur hukum yang ada. Namun, saya juga berharap KPK tetap berjalan sesuai prinsip hukum yang benar dan tidak menyimpang,” ujarnya.
Hasto juga menyampaikan bahwa sebagai kader partai, ia siap menghadapi berbagai konsekuensi yang muncul, termasuk kemungkinan adanya tekanan politik.
“Sejak awal, kami sudah menyampaikan bahwa ada proses politik yang sedang terjadi. Sebagai kader partai, kami siap menghadapi segala konsekuensi sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa,” lanjutnya.
Ia juga mengutip pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menyoroti pentingnya harapan dalam sistem hukum Indonesia. Megawati disebut menekankan perlunya menjaga demokrasi agar tidak terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan.
“Harapan itu sangat penting, terutama di tengah kondisi hukum yang semakin jauh dari keadilan dan digunakan sebagai alat kekuasaan,” tutupnya. []
Nur Quratul Nabila A
