Polisi Bongkar Prostitusi Berkedok Terapis Pijat di Tanjung Priok, 30 Korban Teridentifikasi

JAKARTA – Polisi berhasil mengungkap praktik prostitusi terselubung yang berkedok layanan terapi pijat di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kasus ini, sebanyak 30 orang menjadi korban, termasuk 16 anak di bawah umur.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangkap dua tersangka, yakni SM (56) yang berperan sebagai muncikari, serta TR (29) yang membantu menjalankan praktik ilegal tersebut.
Para tersangka menggunakan modus dengan menawarkan pekerjaan sebagai pegawai swasta di Jakarta kepada para korban. Namun, setibanya di lokasi, korban justru dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan dalih menjadi terapis pijat panggilan. Untuk menyamarkan kegiatan tersebut, para korban juga dicatat sebagai pegawai warung makanan.
โPara korban dijanjikan pekerjaan layak, tetapi kenyataannya mereka dijadikan pekerja seks komersial. Bahkan, untuk menjerat mereka lebih dalam, para tersangka menerapkan sistem kredit utang yang membuat korban sulit keluar dari jaringan ini,โ ujar Martuasah dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).
Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa para tersangka hanya memberikan upah sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu kepada korban untuk setiap transaksi. Padahal, tarif yang ditetapkan oleh para muncikari mencapai Rp2 juta per transaksi. Dalam enam bulan terakhir, praktik ilegal ini menghasilkan perputaran uang hingga Rp1 miliar.
Dalam penggerebekan di lokasi, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk alat kontrasepsi, uang tunai, kartu ATM, dan ponsel yang digunakan dalam praktik prostitusi ini.
Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 76F jo Pasal 83 dan/atau Pasal 76 jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. []
Nur Quratul Nabila A