Mahasiswa Gelar Aksi di DPRD Kabupaten Madiun, Sampaikan Tuntutan Soal Infrastruktur

MADIUN– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Madiun Raya (Formmadraya) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis(20/1/2025).

Para mahasiswa yang berasal dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu menyuarakan berbagai tuntutan dengan membentangkan spanduk serta meneriakkan aspirasi mereka.

Koordinator aksi, Haidar Fillah Muhyiddin, menjelaskan bahwa terdapat dua isu utama yang menjadi fokus dalam aksi tersebut, yakni isu daerah dan isu nasional.

“Di tingkat daerah, kami menyoroti banyaknya jalan berlubang di Kabupaten Madiun yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Kami mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur,” ujar Haidar dalam orasinya.

Selain infrastruktur jalan, mahasiswa juga menyoroti permasalahan jaringan telekomunikasi. Menurut mereka, banyak kabel jaringan Wi-Fi yang dipasang secara sembarangan tanpa regulasi yang jelas. Hal ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat.

“Kami menuntut DPRD segera menyusun peraturan daerah (perda) yang mengatur pemasangan kabel jaringan agar lebih tertata dan aman,” tambahnya.

Di tingkat nasional, Formmadraya menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menurut mereka berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut dapat merugikan berbagai sektor, terutama pendidikan dan kesehatan.

“Kami dengan tegas menolak Inpres 1/2025 karena kebijakan ini sarat dengan kepentingan politik yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Haidar.

Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit terhadap lembaga baru, Denantara.

“Kami menilai perlu ada kajian mendalam terkait implementasi Denantara agar tidak menjadi celah bagi praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.

Aksi tersebut diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Madiun yang bersedia mendengar langsung tuntutan mahasiswa. Para demonstran berharap aspirasi mereka dapat segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional. []

Nur Quratul Nabila A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *