Non ASN Kode R2 dan R3 di Kukar Dapat Status PPPK

KUTAI KARTANEGARA – Pegawai Non ASN dengan kode R2 dan R3 yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diminta untuk tidak khawatir, karena mereka tetap akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Kukar, Ronny Fatinasahrani, yang menegaskan bahwa status mereka masih dalam proses dan akan segera diselesaikan.

Menurut Ronny, terdapat 538 pegawai Non ASN yang masuk dalam kategori R2 dan R3. Meskipun mereka tidak lolos dalam seleksi karena kalah formasi, bukan berarti mereka tidak memiliki peluang untuk menjadi PPPK.

Pada seleksi PPPK tahap pertama yang diikuti oleh 4.420 peserta pada tahun 2024, mereka sudah berpartisipasi, namun harus mengalah dalam sistem ranking.

“Meskipun mereka kalah dalam formasi, Pemkab Kukar tetap berkomitmen untuk mencari solusi bagi status mereka. Proses ini akan dilakukan secara bertahap, mengingat seleksi PPPK tahap II pun masih berlangsung,” jelas Ronny, Senin (25/02/2025).

Dari kuota yang diterima Kemenpan-RB, Pemkab Kukar mendapatkan 5.776 formasi PPPK untuk menuntaskan keberadaan pegawai Non ASN di daerah tersebut. Pada saat ini, seleksi PPPK tahap kedua sedang berlangsung dan akan dilanjutkan dengan tes seleksi kompetensi pada bulan April mendatang.

Sementara itu, bagi peserta seleksi tahap pertama, mereka tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang kini masih dalam proses pengusulan.

“Mereka yang tergolong dalam kode R2 dan R3 tidak perlu khawatir. Berdasarkan surat edaran dari Kemenpan-RB dan Kemendagri, gaji mereka tetap dianggarkan. Mereka hanya tinggal menunggu regulasi lanjutan dari Kemenpan-RB,” tambah Ronny.

Terkait dengan proses pemenuhan formasi, Ronny juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024 Pasal 31, formasi kosong akan dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan 538 pegawai Non ASN tersebut. Artinya, mereka akan tetap diberi kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ronny juga mengimbau agar para pegawai Non ASN tersebut tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial, dan tetap sabar menunggu kepastian dari BKPSDM Kukar.

Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan status mereka segera jelas dan terlaksana dengan baik. []

Nistia Endah.