Danantara Indonesia Bisa Diaudit KPK dan BPK, Rosan Roeslani: Tidak Ada yang Kebal Hukum
JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Kepala Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, memastikan bahwa lembaga yang dipimpinnya dapat diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Rosan, tidak ada lembaga yang kebal hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan guna menepis anggapan masyarakat yang menilai Danantara memiliki kekebalan hukum.
“Tidak ada lembaga yang kebal hukum di negara ini. KPK dapat melakukan audit, terutama jika terdapat tindakan yang tidak patut atau bersifat kriminal. Sangat-sangat bisa,” ujar Rosan dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (25/2/2025).
Selain KPK, ia juga menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk mengaudit Danantara, terutama karena di dalamnya terdapat sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).
“BPK memiliki program audit untuk PSO. Jadi, perusahaan yang memiliki PSO tentu dapat diaudit. Berita yang menyatakan sebaliknya perlu diluruskan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rosan menegaskan bahwa Danantara akan diawasi oleh berbagai pihak demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
“Semua pihak yang terkait akan ikut mengawasi dan berperan aktif dalam memastikan bahwa kami menjalankan tugas dengan benar,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025). Peluncuran ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, tetapi juga instrumen pembangunan nasional yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
“Peluncuran Danantara Indonesia memiliki arti penting. Ini bukan sekadar dana investasi, tetapi sebuah upaya untuk mengubah cara kita mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti komitmen pemerintah dalam menerapkan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.
“Dalam 100 hari pertama pemerintahan saya, kami berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun atau hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara,” ungkapnya.
Dengan peluncuran Danantara, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas investasi serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. []
Nur Quratul Nabila A
