Pemkab Kutai Kartanegara Gelar Pra Forum Perangkat Daerah
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Pra Forum Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan pada Selasa (25/02/2025).
Forum yang diselenggarakan secara virtual ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, Asisten Setdakab Kukar, serta Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah/Kepala Desa, baik secara langsung maupun melalui daring.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam pemaparannya menekankan pentingnya perencanaan partisipatif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk memperoleh aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.
Sunggono juga menjelaskan bahwa peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinkronisasi kebijakan sektoral serta kebijakan pembangunan kewilayahan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan proses partisipatif, serta penajaman analisis masalah berdasarkan data dan informasi yang valid dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Kukar juga mengoptimalkan peran Camat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur tentang koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Salah satu fokusnya adalah memperkuat kecamatan dalam penyediaan data pembangunan yang aktual dan valid, serta pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat untuk meningkatkan efektivitas pembangunan wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Camat juga diberi ruang untuk menyampaikan hasil Musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai bagian dari upaya pengawalan terhadap aspirasi masyarakat. Usulan-usulan yang telah dibahas pada tingkat kecamatan ini kemudian akan ditelaah oleh Kepala Perangkat Daerah, yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan target kinerja yang ada dalam dokumen rencana pembangunan daerah, seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
Di akhir pemaparannya, Sunggono mengingatkan pentingnya memperhatikan pedoman pencegahan korupsi dalam proses perencanaan ini, serta memastikan semua usulan yang diajukan sesuai dengan prinsip semangat pemerataan dan kebijakan pembangunan yang berkeadilan. []
Nistia Endah.
