Kejati Bali Usut Dugaan Korupsi Rumah Subsidi di Buleleng, Sejumlah Aset Disita

DENPASAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam program rumah bersubsidi yang diduga melibatkan salah satu pengembang perumahan di Kabupaten Buleleng, Bali. Sejumlah aset, termasuk alat berat dan puluhan unit rumah subsidi, telah disita dalam proses penyidikan.
Pada Kamis (27/2/2025) malam, penyidik Kejati Bali menyita tiga unit ekskavator, satu unit dump truck, serta satu unit mobil. Selain itu, satu unit rumah beserta tanah di Desa Pemaron juga turut disita. Sehari sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), penyidik telah menyegel 26 unit rumah subsidi, yang terdiri atas 23 unit di Desa Tejakula, satu unit di Desa Kubutambahan, dan dua unit di Desa Panji.
Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Operasi Kejati Bali, Anak Agung Ngurah Jayalantara, menjelaskan bahwa seluruh aset yang disita diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam proyek rumah subsidi.
“Kami menemukan indikasi adanya penyelewengan dalam penyaluran rumah bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Modus yang digunakan adalah meminjam identitas MBR untuk memperoleh rumah subsidi, yang kemudian dijual kepada masyarakat yang tidak berhak,” ungkap Jayalantara.
Dalam menangani kasus ini, Kejati Bali akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), selaku penyelenggara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kami akan berkoordinasi dengan BP Tapera untuk menentukan skema hukum yang dapat diterapkan dalam kasus ini, mengingat pembiayaan rumah subsidi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jayalantara menegaskan bahwa seluruh aset yang disita merupakan milik perusahaan pengembang PT PPL. Penyitaan dilakukan guna memastikan bahwa aset tersebut tidak berpindah tangan atau dialihkan kepada pihak lain.
“Langkah ini kami ambil agar aset tidak dipindahtangankan, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar,” tutupnya.
Penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini masih terus berlanjut, dan Kejati Bali berkomitmen untuk mengungkap tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan rumah subsidi di wilayah tersebut. []
Nur Quratul Nabila A