Pemkab Kukar Dukung Penuh Proses Pengakuan Masyarakat Adat Kedang Ipil
KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) turut serta dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, pada Jumat (28/02/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat adat, termasuk masyarakat adat Kedang Ipil yang berada di Kecamatan Kota Bangun Darat.
Masyarakat adat Kedang Ipil telah menyelesaikan seluruh dokumen pendukung untuk pengakuan resmi sejak 2023. Dalam proses ini, pemerintah daerah aktif memberikan pendampingan, mulai dari pemetaan wilayah adat hingga penyusunan studi etnografi dan struktur adat. Camat Kota Bangun Darat, Zulkifli, mengungkapkan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini.
“Kami ingin masyarakat adat ini mendapat pengakuan resmi agar wilayah dan tradisi mereka terlindungi,” ujar Zulkifli.
Pemkab Kukar, kata Zulkifli, memahami betul pentingnya pengakuan ini. Pengakuan resmi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Kedang Ipil. Proses pengakuan ini, meskipun memerlukan waktu dan koordinasi dengan pemerintah pusat, diharapkan dapat segera terealisasi.
Ia menjelaskan, pengakuan masyarakat adat tersebut melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemkab Kukar siap memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait untuk memastikan proses ini berjalan lancar.
“Kami di daerah tentu tidak tinggal diam. Semua proses kita kawal agar semua persyaratan bisa segera terpenuhi,” tambahnya.
Senada dengan Zulkifli, Sekretaris DPMD Kukar, Yusran Darma, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) pengakuan. Namun, terdapat beberapa kendala teknis, terutama terkait dengan kelengkapan regulasi yang membutuhkan arahan dari kementerian terkait.
“Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dipastikan, khususnya mengenai keterlibatan tiga kementerian dalam dokumen SK. Kami dari DPMD terus memantau dan menunggu arahan lebih lanjut,” terang Yusran Darma.
Melalui FGD ini, Pemkab Kukar berharap proses pengakuan masyarakat adat Kedang Ipil berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku tanpa mengurangi hak-hak masyarakat adat tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas adat, dan lembaga pendamping seperti AMAN Kaltim diharapkan dapat mempercepat terbitnya SK pengakuan.
“Tujuan kami adalah agar masyarakat adat di Kukar, termasuk Kedang Ipil, merasa didukung dan dilindungi. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga warisan budaya dan hak-hak adat yang ada di wilayah ini,” tutup Yusran Darma.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan pengakuan terhadap masyarakat adat Kedang Ipil dapat segera terealisasi, memberikan perlindungan bagi mereka, serta memperkuat pelestarian budaya dan tradisi yang ada. []
Nistia Endah.
