Pemkab Kutai Kartanegara Perkuat Kolaborasi Antar OPD

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengintensifkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terintegrasi dan efisien. Langkah ini tercermin dalam pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah yang diadakan di Ruang Rapat Lantai 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Rabu (12/03/2025).

Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar OPD yang memiliki program kerja saling berhubungan. Empat OPD yang terlibat dalam forum ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Dafip menekankan bahwa forum ini tidak hanya bersifat rutin, tetapi merupakan upaya konkret untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang memiliki kesinambungan dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat.

“Banyak program yang dijalankan oleh empat OPD ini memiliki tujuan yang serupa, oleh karena itu koordinasi yang baik sangat penting. Hal ini untuk mencegah tumpang tindih dan untuk meningkatkan sinergi antar OPD sehingga program yang dilaksanakan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Dafip.

Dafip juga menambahkan bahwa Dinsos dan DP3A sering kali berkolaborasi dalam program perlindungan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara itu, DPPKB dan Dinkes memiliki keterkaitan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana. Melalui koordinasi yang terjalin, program-program tersebut diharapkan bisa saling melengkapi, memperkuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Forum ini juga membuka ruang bagi lembaga kemasyarakatan untuk memberikan masukan. Pendekatan ini bertujuan agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain itu, Dafip menjelaskan bahwa setiap OPD juga mulai menyusun program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Program-program yang belum mendapatkan anggaran dalam dua tahun terakhir dapat kembali diajukan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD 2026.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Kukar berharap dapat memastikan pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat Kukar. []

Penulis: Slamet