Dewan Setuju Pemprov Kaltara Punya Saham di Bankaltim

BULUNGAN – Keinginan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk ikut andil dalam usaha perbankan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur (Kaltim) atau Bankaltim mendapat sambutan yang baik dari wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara tampaknya setuju rencana penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim itu.

Meski Pemprov Kaltara sendiri belum melayangkan surat resmi kepada DPRD, namun sang Ketua Marthen Sablon secara lisan telah menyetujui rencana penyertaan modal tersebut. “Tawaran dari Bankaltim itu saya kira baik. Dalam artian sebagai provinsi baru, Kaltara belum memungkinkan membentuk lembaga keuangan sendiri. Di samping modalnya juga tentu butuh sumber daya manusia yang tidak sedikit,” sebut Marthen kepada wartawan di Kantor DPRD Kaltara, Jalan Kolonel Soetadji, Kamis (4/6/2015).

DPRD Kaltara sebutnya, tetap menunggu surat resmi dari pemprov untuk kemudian dibahas dalam rapat bersama pimpinan dan komisi DPRD yang membidangi hal tersebut. “Jika nantinya hal tersebut memang dipandang perlu, kami menyetujui untuk menjadi pemegang saham,” tuturnya.

Ditambahkan pula oleh Wakil Ketua DPRD Abdul Djalil Fatah bahwasanya, penawaran dari pihak Bankaltimdisertai keinginan pemprov menyertakan modal di bank plat merah tersebut merupakan sebuah upaya memberikan dorongan dan bantuan agar Bankaltim lebih hidup dan lebih maju.

Di samping itu pula, jika keinginan tersebut terealisasi maka akan ada timbal balik penyertaan modal khususnya bagi pembangunan daerah. Semisal, masyarakat pedesaan dapat mendapat bantuan modal dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Jadi kemarin mereka (Bankaltim) menggambarkan, jika menyertakan modal akan ada timbal balik keuntungannya yang lebih besar ke daerah. Seperti upaya peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui modal usaha UMKM. Jadi bukan berdasarkan janji tetapi ada fakta yang mereka paparkan,” tuturnya.

Meski demikian, kata Djalil, keinginan pemprov pun tentu akan dibahas bersama di DPRD serta melihat postur anggaran daerah.

Menurutnya, jika sisa keuangan mencukupi, daerah bisa melakukan penyertaan moda secara cash. Namun dengan cacatan, penganggaran penyertaan modal harus dilakukan tanpa mengesampingkan hal yang prioritas lainnya seperti pembayaran gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas.

“Saya berpendapat, jangankan Rp 100 miliar, kalau perlu Rp 150 miliar kita sertakan modal kalau bisa. Karena itu cukup menggembirakan. Artinya, seteah semua kebutuhan prioritas terpenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko menyatakan pemprov harus mempunyai mitra lembaga keuangan yang bisa bersama-sama mendorong pengembangan perekonomian khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengan (UMKM), salah satunya ikut menyertakan modal di Bankaltim.

Alasan, Pemprov Kaltara dengan postur anggaran yang ramping akan sangat sulit mendirikan bank baru. Oleh karenanya, bergabung dengan Bankaltim adalah opsi terbaik dengan beberapa item pertimbangan baik dari segi anggaran maupun dari segi sumber daya manusia.

“Jadi kami bergabung saja kepada yang sudah ada, sehingga kami tidak punya over headcost yang terlalu berlebih-lebihan. Kalau baru kan, membuat strukturnya baru, harus bangun kantor baru, dan sistem manajemen yang baru. Kenapa harus berbelit-belit begitu,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, jika Pemprov Kaltara menjadi pemegang saham Bankaltim tentu dengan harapan terdapat timbal balik seperti pendirian kantor-kantor cabang maupun kantor pusat di Tanjung Selor. Begitu juga dengan penguatan pelayanan BPD di wilayah-wilayah perbatasan.

“Daripada membangun baru, kenapa tidak Bankaltim saja. Itu akan lebih efektif dan efisien. Memperkuat Bankaltim juga supaya bisa beroperasi dan memberikan pelayanan signifikan ke masyarakat Kaltara,” tuturnya. [] TBT