Gencatan Senjata 45 Hari Kembali Diusulkan Israel, Hamas Ajukan Respons dalam 48 Jam
GAZA – Pemerintah Israel mengajukan usulan terbaru kepada para mediator Mesir dan Qatar berupa gencatan senjata selama 45 hari di Jalur Gaza.
Sebagai imbalan, Hamas diminta membebaskan 11 warga Israel yang masih ditahan sejak konflik pecah pada Oktober 2023.
Namun prospek tercapainya kesepakatan jangka panjang masih jauh dari pasti, mengingat ketegangan yang belum mereda dan tuntutan keras kedua belah pihak.
Kelompok Hamas menyatakan tengah menelaah rincian proposal dan akan memberikan tanggapan resmi dalam 48 jam ke depan.
“Gerakan saat ini masih menggelar konsultasi internal yang mendalam,” ujar seorang pejabat Hamas kepada kantor berita AFP, Selasa (15/4/2025).
Namun, garis besar sikap Hamas tampaknya belum berubah. Dalam pernyataan terpisah, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyampaikan bahwa pihaknya menolak secara mutlak permintaan pelucutan senjata yang diajukan Israel.
“Selama masih ada pendudukan, perlawanan akan terus berlangsung. Permintaan untuk melucuti senjata bukan hanya garis merah, tapi sejuta garis merah,” tegasnya, dikutip dari Al Jazeera.
Dalam usulan balasannya, Hamas menyatakan bersedia menyerahkan seluruh sandera yang tersisa dalam satu kelompok sekaligus, dengan syarat Israel berkomitmen untuk menghentikan agresi dan menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Namun sejauh ini, tuntutan itu belum memperoleh respons positif dari Israel.
Putaran perundingan terakhir yang digelar di Kairo pada Senin lalu berakhir tanpa terobosan signifikan. Di tengah stagnasi diplomatik, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 50.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 116.000 lainnya terluka sejak dimulainya perang pada 7 Oktober 2023.
Sejak Israel kembali melancarkan operasi militer pasca-gencatan senjata sebelumnya, lebih dari 1.500 orang dilaporkan tewas dalam serangan terbaru. Blokade total yang diberlakukan turut memicu kelaparan massal dan memaksa eksodus warga sipil dalam jumlah besar.
Sementara komunitas internasional terus mendorong tercapainya kesepakatan damai permanen, medan diplomasi tampaknya masih diwarnai perhitungan strategis yang kompleks dari masing-masing pihak. []
Nur Quratul Nabila A
