Sri Mulyani Paparkan Lima Strategi RI Hadapi Tarif Resiprokal Amerika Serikat
JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah menjajaki lima kesepakatan strategis bersama Amerika Serikat (AS) guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada ekspor nasional, dengan bea masuk terhadap sejumlah produk Indonesia mencapai 32 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa langkah negosiasi yang ditempuh bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperluas ruang kerja sama bilateral.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, Kamis (24/4/2025).
“Pemerintah telah melakukan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah AS dalam merespons kebijakan tarif resiprokal. Tujuannya untuk meredam dampak ekonomi serta mendorong iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan,” ujar Sri Mulyani.
Lima strategi yang dijajaki meliputi:
Pertama, penyesuaian tarif bea masuk secara selektif terhadap produk asal AS, yang dinilai bisa memberi efek timbal balik setara tanpa mengganggu pasokan domestik.
Kedua, peningkatan impor terhadap komoditas asal AS yang tidak diproduksi di Indonesia, seperti minyak dan gas bumi (migas), mesin industri, teknologi, dan sejumlah hasil pertanian.
Ketiga, reformasi struktural di bidang perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi arus barang dan modal.
Keempat, evaluasi terhadap langkah-langkah non-tarif, termasuk kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi, serta penerbitan pertimbangan teknis (pertek) lintas kementerian.
Kelima, penerapan kebijakan pengendalian banjir impor melalui mekanisme trade remedies secara adaptif, sebagai bentuk perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping atau lonjakan barang masuk.
Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata bersifat defensif, melainkan bagian dari strategi menyeluruh untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Di samping itu, pemerintah juga memperkuat diplomasi ekonomi melalui perluasan pasar ekspor. Kawasan ASEAN Plus Three (China, Jepang, Korea Selatan), negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), serta sejumlah mitra dagang di Eropa menjadi target utama pengembangan pasar ekspor nasional ke depan.
“Langkah ini kami tempuh untuk menciptakan daya saing baru dan memastikan bahwa APBN tetap sehat serta mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi,” tutupnya. []
Nur Quratul Nabila A
