Pemprov Kaltim Luncurkan Program Gratispol, Sediakan Internet Gratis di Setiap Desa
SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) secara resmi meluncurkan enam program unggulan bertajuk Gratispol, salah satunya adalah penyediaan internet gratis di setiap desa.
Program Gratispol Internet ini dirancang untuk menjangkau 841 desa yang tersebar di 197 kelurahan dan 105 kecamatan di tujuh kabupaten serta tiga kota di Kaltim.
Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Gubernur Rudy dan Wakil Gubernur Seno Aji, dan bertujuan untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan dan pendidikan. Gubernur Rudy menyatakan bahwa program ini adalah respons terhadap amanat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah yang masih terbatas.
“Sesuai amanah dan perintah Presiden, kami akan memfasilitasi internet gratis, khususnya di kantor kepala desa, Puskesmas, dan sekolah agar terkoneksi dengan program digitalisasi,” ujar Gubernur Rudy.
Meskipun begitu, Gubernur Rudy mengakui adanya tantangan terkait beberapa desa yang belum terjangkau sinyal, atau yang sering disebut sebagai wilayah blank spot. Untuk itu, Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berencana membangun Base Transceiver Station (BTS) guna menjangkau wilayah tersebut dan mengubahnya menjadi hotspot.
Program Gratispol Internet ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan proses pembelajaran daring di sekolah-sekolah, serta mempermudah akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa. Gubernur Harum menekankan bahwa di era digital ini, internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Dengan implementasi Gratispol Internet, pelayanan publik di kantor desa, sekolah, dan Puskesmas dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Internet akan mendukung proses pembelajaran daring, termasuk penggunaan platform seperti Zoom Meeting, agar dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Melalui program ini, masyarakat di desa-desa dan wilayah perbatasan Kaltim diharapkan dapat mengakses informasi lebih mudah, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. []
Nur Quratul Nabila A
