Balikpapan Raih Penghargaan Nasional
BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan menerima penghargaan nasional atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 yang diselenggarakan di halaman BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/04/2025). Kota minyak ini menjadi satu dari 23 daerah terpilih yang dinilai memiliki kinerja pemerintahan terbaik berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya kepada Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Dalam pernyataannya, Rahmad mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang telah menunjuk Balikpapan sebagai tuan rumah dan salah satu penerima penghargaan bergengsi tersebut.
“Alhamdulillah, ini penghargaan bukan hanya untuk wali kota dan wakil wali kota, tapi untuk seluruh ASN dan warga Kota Balikpapan. Peringkat ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” ujar Rahmad Mas’ud kepada media.
Rahmad menyebut penghargaan tersebut menjadi bahan refleksi untuk mempertahankan capaian positif yang telah diraih dan memperbaiki aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Ia juga menekankan bahwa pelibatan pelaku UMKM dalam acara ini turut memberi dampak positif bagi perekonomian lokal, meskipun perayaan diminta tidak dilakukan secara berlebihan.
“Yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan. Dan kami bersyukur, meski perayaan Hari OTDA kali ini disarankan agar tidak terlalu berlebihan. Namun tetap terasa meriah karena melibatkan UMKM, sehingga ekonomi tetap hidup,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menggarisbawahi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang tak bisa ditawar. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan daerah bukan hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam (SDA), tetapi juga oleh kapasitas individu yang menjalankan roda birokrasi.
“Tidak cukup hanya mengandalkan SDA. Pemerintah daerah harus menginvestasikan lebih banyak dalam pengembangan manusia, karena kunci dari peningkatan kinerja justru ada pada SDM yang inovatif,” tegasnya.
Bima juga menyampaikan bahwa ada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, tetapi kinerjanya masih rendah. Hal ini menjadi indikasi bahwa alokasi anggaran tidak selalu mencerminkan efektivitas pemerintahan.
“Ada daerah seperti Papua Barat dengan kapasitas fiskal tinggi, tapi kinerjanya masih rendah. Ini bukti bahwa uang bukan satu-satunya faktor penentu. Kualitas manusia tetap menjadi penopang utama,” ujar Bima.
Ia menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), dengan keseimbangan antara penghargaan dan sanksi agar birokrasi berjalan profesional dan akuntabel.
“Sayangnya, reward sering diberikan, tapi punishment masih sangat minim. Banyak yang segan atau takut karena hubungan pribadi. Padahal, integritas dan akuntabilitas birokrasi sangat bergantung pada keberanian menegakkan disiplin,” jelasnya.
Bima mengajak kepala daerah untuk konsisten dalam mengimplementasikan sistem penilaian objektif, demi membentuk pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.
Sebagai informasi, berikut daftar 23 daerah yang menerima penghargaan berdasarkan hasil evaluasi EPPD 2024, terdiri atas tiga provinsi, sepuluh kabupaten, dan sepuluh kota. Dari kategori kota, Balikpapan masuk dalam daftar bersama Surakarta, Denpasar, dan Makassar, menunjukkan pengakuan terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. []
Diyan Febriana Citra.
